"Bagaimana pemerintah menjamin data geospasial strategis Indonesia tetap berada di bawah kontrol negara meski dikerjakan vendor asing?" katanya.
Lebih lanjut, dirinya memandang sistem pengawasan terhadap korporasi internasional yang terlibat dalam proyek strategis nasional saat ini masih longgar dan memerlukan evaluasi menyeluruh.
"Apakah ada audit keamanan dan mekanisme pengawasan terhadap keterlibatan perusahaan asing dalam proyek ini?" ucapnya.
Ia juga menyayangkan posisi industri dalam negeri yang hingga kini belum mampu memegang kendali utama dalam program pembangunan berbasis data geospasial di tanah air.
"Mengapa kapasitas perusahaan nasional belum mampu menjadi pemain utama dalam proyek strategis geospasial ini?" kata Yusuf.
Menutup pernyataannya, Yusuf Sahide kembali mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap aspek keamanan data pada setiap fase pelaksanaan proyek dan mengajak publik untuk bersama-sama mengawal jalannya proyek tersebut.
"Apakah dominasi perusahaan China dalam tender ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kedaulatan data nasional? Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia agar turut mengawasi mega proyek tersebut termasuk para comparador perusahaan cina di indonesia," ucapnya memungkasi.
