fin.co.id - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengimbau masyarakat agar tidak menghakimi atau memberikan cap negatif kepada seluruh gerakan mahasiswa setelah muncul pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta terkait aksi demonstrasi mahasiswa.
Menurut Aria, berbagai dinamika yang kerap muncul dalam aksi mahasiswa, mulai dari dugaan adanya pembayaran massa, tindakan anarkis, hingga pernyataan yang dianggap tidak santun, tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai seluruh gerakan mahasiswa secara seragam.
"Hal-hal yang menyangkut ekses-ekses, ada yang dibayar, ada yang kadang anarkis berlebihan, ada yang kadang ngomongnya tidak santun, itu bagian dari proses kematangan dan kedewasaan. Tapi tidak bisa digebyah-uyah kemudian seluruh mahasiswa yang kritis ini distigmakan dengan tingkat standar etika dan moral yang rendah," kata Aria Bima, Kamis, 25 Juni 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menilai sikap kritis mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi terkadang disertai ekspresi yang emosional atau provokatif. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran politik dan pendewasaan dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk berkembang dan belajar dari pengalaman, termasuk ketika melakukan kesalahan dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.
“Mahasiswa juga punya hak untuk melakukan kesalahan. Mereka tidak harus sempurna seperti pejabat publik yang setiap ucapan dan tindakannya harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Aria meminta masyarakat tidak membesar-besarkan kesalahan yang dilakukan sebagian mahasiswa dalam aksi unjuk rasa karena hal tersebut tidak mencerminkan keseluruhan gerakan mahasiswa di Indonesia.
“Namanya juga mahasiswa. Hampir semua tokoh politik ketika masih menjadi mahasiswa pernah melakukan kesalahan. Mahasiswa juga punya hak untuk melakukan kesalahan. Tidak harus perfect seperti anggota DPR atau pejabat publik," imbuhnya.
Ia juga menyinggung bahwa kritik keras dari mahasiswa terhadap penguasa bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Menurut dia, sejumlah presiden dan tokoh nasional pernah menjadi sasaran kritik maupun simbol-simbol protes yang dilakukan mahasiswa.
"Dulu Bung Karno juga dikatakan Bung Karno babi anjing peking, Bu Mega itu dulu dikatakan mulutnya bau solar digambar gitu kan. Dulu Pak SBY itu kerbo dibawa ke Bundaran HI ditulisi SBY koyo kebo plonga-plongo. Ya itulah mahasiswa. Itu mahasiswa kalau narasi-narasinya terlalu maksimal kadang narasi-narasinya itu ekstrem," paparnya.
Baca Juga
Meski demikian, Aria menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tetap harus berada dalam koridor hukum. Ia mengingatkan mahasiswa untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, terutama apabila aksi yang digelar berujung pada pelanggaran hukum atau tindakan anarkis.
"Kalau sudah melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum, ya jangan cengeng. Kalau ditangkap polisi, ya itu bagian dari proses pembelajaran politik," katanya.
Menurut Aria, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kritik yang terbuka, termasuk dari kalangan mahasiswa. Namun, kebebasan tersebut juga harus dibarengi dengan tanggung jawab serta kesadaran terhadap aturan hukum yang berlaku agar aspirasi dapat disampaikan secara efektif dan konstruktif.
