fin.co.id - Kenaikan harga gas industri non-HGBT belakangan ini memicu kekhawatiran besar bagi sektor manufaktur tanah air. Jika beban biaya operasional membubung terlalu tinggi, daya saing pabrik lokal bisa melemah dan mengancam stabilitas lapangan kerja.
Merespons situasi kritis tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah kini sedang mencari jalan tengah bersama para pemangku kepentingan untuk menyikapi imbas lonjakan harga komoditas energi ini.
Langkah cepat ini menjadi prioritas agar pelaku usaha tetap bisa bertahan tanpa harus melakukan efisiensi ekstrem. Pemerintah berupaya keras merumuskan solusi yang seimbang bagi kelangsungan industri nasional.
“Nah itu yang kita lagi mencari (jalan) untuk menengahi. Agar jangan juga industri diberikan beban harga yang tinggi (untuk gas industri),” kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa dirinya telah bergerak merangkul berbagai pihak terdampak guna memetakan solusi terbaik.
“Aku sudah rapat sama mereka. Sama asosiasi, sama buruh juga sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan,” ujar Bahlil menambahkan.
Penyebab Kenaikan Harga Gas Industri Non-HGBT dan Faktor Logistik LNG
Bahlil menerangkan bahwa gejolak harga ini berpotensi memberikan dampak langsung kepada para pengguna gas yang selama ini tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Fasilitas HGBT sendiri merupakan skema khusus yang mendapatkan sokongan langsung dari negara.
“Ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT. Karena ada dua (jenis gas), HGBT, yang memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non-HGBT itu yang harga umum,” ujar Bahlil.
Lantas, apa yang menyebabkan harga gas umum ini melonjak? Faktor utamanya adalah penurunan produksi dari sumur-sumur gas lokal yang berada di wilayah Jawa Barat.
Untuk menutup kekurangan pasokan bahan bakar akibat penurunan hasil sumur tersebut, kalangan pelaku usaha harus mencari sumber pasokan baru. Mereka mendatangkan pasokan alternatif dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG) dari luar pulau. Proses pengiriman jarak jauh inilah yang memicu pembengkakan biaya logistik, sehingga memengaruhi harga jual akhir yang harus dibayar oleh pabrik.
Baca Juga
“Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan itu ada penambahan cost,” kata Bahlil.
Antisipasi PHK Massal di Sektor Industri Keramik Bekasi
Dampak dari lonjakan biaya energi ini bukan sekadar hitungan angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi nasib puluhan ribu pekerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6) menyatakan bahwa dewan siap melakukan langkah mitigasi operasional terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Ancaman pengurangan tenaga kerja ini membayangi lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik yang beroperasi di Bekasi, Jawa Barat.
Kondisi darurat ini mencuat ke permukaan setelah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memberikan laporan dalam kesempatan terpisah. Andi Gani memperingatkan bahwa setidaknya dalam 7 hingga 10 hari ke depan, gelombang PHK akan melanda salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi tersebut akibat tidak kuat menahan lonjakan harga gas industri.
