fin.co.id – Pemerintah Iran menegaskan komitmennya untuk tetap mengawasi dan mempertahankan kendali penuh atas Selat Hormuz. Jalur maritim krusial bagi pasokan minyak dunia ini menjadi fokus utama dalam perundingan ketat terkait konflik Timur Tengah antara Teheran dan Washington yang baru saja berakhir di Swiss.
Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menilai hasil negosiasi tersebut sebagai fondasi yang sangat baik untuk mencapai kesepakatan akhir guna mengakhiri konflik. Pada hari Senin, Washington juga telah mengambil langkah nyata dengan menangguhkan sanksi terhadap minyak Iran.
Meski demikian, sejumlah pertanyaan krusial belum menemukan titik temu. Masalah program nuklir Iran dan status pengelolaan Selat Hormuz tetap menjadi poin perdebatan yang belum terselesaikan, meskipun kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan awal.
Kelompok Kerja Khusus Mulai Dibentuk
Media pemerintah Iran melaporkan pada Selasa, 23 Juni 2026, bahwa perundingan teknis yang mengikuti negosiasi tingkat tinggi di Swiss telah resmi berakhir. Sebagai tindak lanjut, kedua negara akan membentuk kelompok kerja khusus untuk membahas lebih dalam mengenai isu-isu nuklir serta mekanisme pencabutan sanksi.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menuntut pembukaan kembali Selat Hormuz secara tanpa syarat bagi seluruh lalu lintas maritim internasional. Namun, pihak Teheran menolak keras tuntutan tersebut.
"Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang dan akan dikelola oleh Republik Islam Iran, sesuai dengan hukum internasional," tegas kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Sebelumnya, Selat Hormuz sempat dibuka kembali pekan lalu setelah Washington dan Teheran mencapai sebuah kesepakatan awal. Namun, pada hari Sabtu, Teheran mengumumkan penutupan kembali jalur tersebut sebagai respons langsung atas serangan militer Israel di Lebanon.
Pengembalian Dana Beku dan Jalur Komunikasi Maritim
Guna mengantisipasi ketegangan di jalur perairan tersebut, pihak mediator dari Qatar dan Pakistan mengonfirmasi bahwa Teheran dan Washington sepakat membangun jalur komunikasi baru. Langkah ini bertujuan untuk menghindari insiden dan salah komunikasi demi menjamin jalur aman bagi kapal-kapal komersial.
Sebagai bagian dari kesepakatan kompromi ini, Washington setuju untuk melepaskan dana Iran yang membeku senilai US$12 miliar. Selain itu, AS juga menangguhkan sanksi minyak dari Republik Islam tersebut untuk sementara waktu.
Departemen Keuangan AS menjelaskan bahwa pelonggaran sanksi ini memungkinkan Iran untuk memproduksi, menjual, dan mengirimkan minyak mentah serta produk turunannya hingga tanggal 21 Agustus.
Baca Juga
Namun, JD Vance memberikan catatan bahwa aset-aset Iran tersebut belum sepenuhnya dicairkan. Ia menegaskan bahwa jika nantinya dana tersebut cair, pemanfaatannya hanya boleh untuk membeli komoditas asal AS seperti kedelai, dan tidak akan mendanai aktivitas terorisme.
Sebagai informasi, AS dan negara Barat telah membekukan aset serta menjatuhkan sanksi besar-besaran kepada Iran sejak Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi.
