Kedaulatan Data Indonesia Dipertanyakan, Proyek Peta RBI BIG Terlambat dan Diduga Minim Libatkan SDM Lokal
Proyek yang memiliki nilai kontrak sekitar USD 20 juta tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga menyentuh isu strategis.
fin.co.id - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik yang juga Direktur Eksekutif SCL Taktika, Iqbal Themi, meminta proyek Pengadaan Data Geospasial Dasar dan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000 Tahun 2024 yang dijalankan Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi perhatian serius berbagai lembaga negara.
Proyek yang memiliki nilai kontrak sekitar USD 20 juta tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga menyentuh isu strategis seperti kedaulatan data nasional, keamanan informasi, tata kelola pemerintahan, hingga keberpihakan terhadap industri dan tenaga ahli dalam negeri.
Menurut Iqbal, apabila informasi yang beredar mengenai pelaksanaan proyek tersebut benar adanya, maka publik memiliki alasan kuat untuk meminta penjelasan secara terbuka.
Baca Juga
Ia menyoroti kabar yang menyebutkan bahwa data geospasial strategis Indonesia justru diproses di luar negeri. Bagi Iqbal, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis semata karena menyangkut aset informasi yang memiliki nilai penting bagi pertahanan negara, pembangunan nasional, dan pengelolaan wilayah Indonesia.
“Jika informasi yang beredar benar, publik tentu berhak mempertanyakan alasan data geospasial strategis Indonesia diproses di luar negeri. Ini bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara atas data yang memiliki nilai strategis,” ujar Iqbal.
Berdasarkan ringkasan proyek Pengadaan Data Geospasial Dasar dan Peta Rupabumi Indonesia Wilayah Darat Skala 1:5.000 Kelas 2 yang memanfaatkan teknologi Airborne Synthetic Aperture Radar (IFSAR) dan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), tahap awal pekerjaan mencakup wilayah Sulawesi dengan luas sekitar 180 ribu kilometer persegi atau sekitar 10 persen dari total daratan Indonesia.
Tender proyek tersebut dimenangkan oleh Intermap Technologies pada Januari 2024 dengan nilai kontrak sekitar USD 20 juta. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tersebut bermitra dengan PT Pratama Persada Airborne (PPA) sebagai mitra lokal.
Meski demikian, Iqbal menilai masih banyak pertanyaan mendasar yang belum memperoleh jawaban yang jelas dari pihak terkait.
Salah satu isu yang menjadi sorotannya adalah informasi mengenai proses pengolahan data IFSAR yang disebut dilakukan di Denver, Amerika Serikat, lokasi kantor pusat Intermap Technologies. Setelah melalui tahapan pengolahan di sana, data tersebut dikabarkan baru dikirim kembali ke Indonesia untuk kebutuhan integrasi.
Menurut Iqbal, jika informasi tersebut benar, maka sejumlah pertanyaan penting harus dijawab secara terbuka kepada masyarakat.
Ia mempertanyakan dasar hukum dan kebijakan yang digunakan sehingga data geospasial strategis Indonesia dapat diproses di luar wilayah yurisdiksi nasional. Selain itu, ia juga menanyakan siapa saja yang memiliki akses terhadap data tersebut selama berada di luar negeri serta bagaimana mekanisme pengamanan, audit, dan pengawasan yang diterapkan.
“Sampai saat ini publik belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai aspek tersebut,” katanya.
Iqbal menegaskan bahwa data geospasial dasar dengan skala 1:5.000 bukanlah data biasa. Informasi yang terkandung di dalamnya mencakup topografi wilayah, jaringan jalan, pola permukiman, akses medan, hingga berbagai objek vital yang memiliki nilai strategis bagi negara.
Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu longgar dalam menyerahkan penguasaan maupun pengelolaan data strategis kepada pihak asing.
Baca Juga
“Prinsip kedaulatan data harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan informasi strategis nasional,” ujarnya.
Soroti Peran SDM dan Industri Nasional
Selain persoalan data, Iqbal juga menyinggung dugaan minimnya keterlibatan sumber daya manusia dan industri nasional dalam proyek bernilai fantastis tersebut.
Menurutnya, apabila sebagian besar proses mulai dari akuisisi data, pengolahan, digitasi, hingga pemanfaatan teknologi dilakukan oleh pihak asing sementara mitra lokal hanya berperan pada aspek administratif dan pendukung, maka hal itu patut menjadi bahan evaluasi.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat nilai tambah teknologi dan penguasaan pengetahuan lebih banyak dinikmati pihak luar meskipun proyek menggunakan wilayah, data, dan anggaran yang berasal dari Indonesia.
“Jangan sampai uangnya dari Indonesia, datanya Indonesia, wilayahnya Indonesia, tetapi manfaat teknologi dan transfer pengetahuan justru lebih banyak dinikmati pihak luar,” kata Iqbal.
Baca Juga
Menurutnya, situasi seperti itu bertentangan dengan semangat hilirisasi, penguatan industri nasional, serta kemandirian teknologi yang selama ini menjadi agenda pemerintah.
Ia pun mempertanyakan sejauh mana transfer teknologi yang dijanjikan dalam proyek tersebut benar-benar terlaksana serta manfaat apa yang akan tersisa bagi Indonesia setelah pekerjaan selesai.
Keterlambatan Proyek Jadi Sorotan
Iqbal juga mempertanyakan keterlambatan proyek yang disebut telah melampaui tiga bulan dan berujung pada pengenaan denda lebih dari Rp20 miliar.
Padahal, teknologi IFSAR selama ini dikenal memiliki kemampuan untuk menembus awan, kabut, asap, serta vegetasi tropis yang kerap menjadi tantangan utama dalam proses pemetaan wilayah Indonesia.
Menurutnya, apabila teknologi tersebut memang memiliki keunggulan sesuai klaim yang selama ini disampaikan, maka keterlambatan proyek perlu dijelaskan secara rinci kepada publik.
Ia menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan pada aspek perencanaan, pengawasan, pelaksanaan kontrak, maupun manajemen proyek secara keseluruhan.
“Keterlambatan proyek strategis dengan nilai mencapai USD 20 juta tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Iqbal mempertanyakan apakah target yang ditetapkan sejak awal memang realistis, apakah terdapat hambatan teknis yang tidak pernah disampaikan kepada masyarakat, atau justru terdapat persoalan dalam pengendalian vendor pelaksana.
DPR, BPK, dan BSSN Diminta Melakukan Audit
Untuk memastikan tidak ada persoalan tata kelola yang dapat merugikan kepentingan negara, Iqbal meminta proyek tersebut diaudit secara menyeluruh.
Ia mendorong DPR melalui komisi terkait untuk memanggil Kepala BIG, Intermap Technologies, serta seluruh pihak yang terlibat guna memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Menurutnya, DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar seluruh proses pelaksanaan proyek dapat diketahui secara transparan, termasuk dampaknya terhadap keamanan informasi dan kepentingan strategis nasional.
Selain itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga diminta melakukan audit keamanan terhadap proses perpindahan, penyimpanan, pengolahan, hingga akses data IFSAR.
Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai perlu melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan, penetapan vendor, pelaksanaan kontrak, penyebab keterlambatan proyek, serta kesesuaian spesifikasi teknis dengan hasil pekerjaan yang dihasilkan.
Iqbal juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy agar tidak justru mengurangi kontrol negara terhadap data strategis nasional.
Menurutnya, menjaga kedaulatan data merupakan bagian penting dari upaya melindungi kepentingan nasional dan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan bangsa sebagai prioritas utama.
Tujuh Pertanyaan yang Dinilai Harus Dijawab BIG
Dalam pernyataannya, Iqbal menyebut terdapat tujuh pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka oleh BIG kepada masyarakat:
- Apa dasar hukum dan kebijakan yang digunakan sehingga data geospasial strategis Indonesia diproses di Denver, Amerika Serikat?
- Apakah terdapat izin resmi dari kementerian dan lembaga terkait yang berwenang dalam aspek keamanan dan pertahanan?
- Siapa saja pihak yang memiliki akses terhadap data mentah, data olahan, maupun hasil akhir selama proses berlangsung di luar negeri?
- Bagaimana sistem pengamanan data, mekanisme audit akses, enkripsi, dan pengawasan negara terhadap proses tersebut?
- Mengapa proyek mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan meski teknologi IFSAR diklaim unggul untuk wilayah tropis?
- Benarkah keterlibatan SDM dan industri nasional sangat minim? Jika iya, bagaimana implementasi transfer teknologi yang dijanjikan?
- Apakah terdapat evaluasi independen terhadap tingkat akurasi hasil IFSAR untuk target peta skala 1:5.000 dan apakah hasilnya dapat dibuka kepada publik?
Iqbal menegaskan bahwa proyek geospasial merupakan pekerjaan strategis yang berkaitan langsung dengan peta dan data wilayah Indonesia.
Karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan prinsip kedaulatan data, keamanan nasional, transparansi penggunaan anggaran, serta keberpihakan terhadap kemampuan nasional.
Menurutnya, apabila proyek sebesar ini justru meninggalkan persoalan berupa ketergantungan terhadap pihak luar, keterlambatan pelaksanaan, dan minimnya keterbukaan informasi, maka publik memiliki hak untuk meminta seluruh proses dibuka secara terang dan akuntabel.
“Negara tidak boleh kalah oleh logika vendor, terlebih jika yang dipertaruhkan adalah data strategis milik Republik Indonesia sendiri,” pungkasnya.