fin.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto membongkar fakta mengejutkan mengenai penyebab utama mengapa tingkat kesejahteraan tenaga pendidik di tanah air belum kunjung membaik.
Kepala Negara secara blak-blakan menyoroti adanya kebocoran anggaran yang sangat masif akibat praktik laporan ekspor palsu oleh oknum pengusaha nakal.
Tindakan ilegal tersebut sukses merugikan keuangan negara hingga ribuan triliun rupiah, yang pada akhirnya turut berdampak langsung pada minimnya alokasi untuk gaji guru.
"Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun. Rp15 ribu triliun saudara-saudara, ini semua data keluar saya ingin sampaikan dalam forum ini," tegas Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
Melalui forum terhormat tersebut, Presiden menyatakan keinginannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para kiai dan tokoh agama yang hadir. Ia menilai bahwa kebocoran keuangan dalam sistem perdagangan internasional inilah yang menjadi biang kerok mengapa negara selalu kekurangan dana untuk mendanai sektor-sektor krusial, termasuk upah para pengajar serta pegawai negeri.
"Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, iya kan? Karena uangnya nggak ada," ucap Presiden di hadapan para peserta.
Modus Culas Pengusaha Nakal Akibatkan Anggaran Tekor
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa angka kerugian yang sangat fantastis tersebut bukan sekadar estimasi kosong. Data masif itu diperoleh berdasarkan hasil pengolahan data United Nations Comtrade (UN Comtrade) oleh Dewan Ekonomi Nasional. Hasil kajian menunjukkan adanya fenomena under-invoicing atau aksi manipulasi dan pemalsuan dokumen laporan keuangan, khususnya dalam aktivitas pengiriman barang ke luar negeri.
Pemerintah mencatat sejumlah poin krusial mengenai bagaimana modus kecurangan sistemik ini menguras kekayaan bumi pertiwi:
- Manipulasi Volume Komoditas: Pengusaha nakal sengaja mengecilkan jumlah barang yang mereka kirim ke luar negeri agar bisa menghindari kewajiban pajak dan royalti kepada negara.
- Modus Setengah Laporan: Presiden mencontohkan praktik culas di lapangan terjadi ketika seorang pengusaha mengekspor seribu ton komoditas ke luar negeri, namun mereka hanya melaporkan setengahnya saja (500 ton) kepada otoritas pemerintah Indonesia.
- Penyelundupan Komoditas Berharga: Selain memalsukan dokumen tertulis, aksi penyelundupan fisik secara ilegal untuk komoditas bernilai tinggi seperti emas dan perak di wilayah laut Indonesia hingga kini juga terpantau masih terus berjalan.
Langkah Tegas Kabinet Merah Putih Lakukan Perbaikan
Aksi manipulasi dokumen dan penyelundupan komoditas berharga tersebut menjadi penyebab utama mengapa anggaran negara untuk mendanai kesejahteraan rakyat selalu mengalami kekurangan yang parah. Kepala Negara menegaskan bahwa kebocoran sistemik yang diperkirakan mencapai angka Rp2.500 triliun setiap tahunnya tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Saat ini, jajaran menteri dan aparat di Kabinet Merah Putih sedang bergerak bersama untuk melakukan perbaikan sistem secara masif dan menyeluruh guna menutup celah-celah korupsi tersebut. Langkah ini menjadi fokus utama pemerintah demi mengembalikan hak-hak finansial masyarakat kecil dan para pegawai di daerah.
Baca Juga
"Hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu," ujar Presiden Prabowo dengan nada bicara yang tegas.
Sebagai informasi penutup, Presiden Prabowo Subianto menutup secara resmi seluruh rangkaian acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2026 ini. Agenda strategis kaum nahdliyin tersebut mengambil tempat di bangunan Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.
