fin.co.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membawa kabar penyejuk di tengah keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik belakangan ini. Bahlil menyatakan secara terbuka bahwa pasokan batu bara ke PT PLN (Persero) saat ini dalam kondisi aman.
Pihaknya menegaskan bahwa kasus mati lampu yang terjadi di lapangan lebih berkaitan erat dengan aspek teknis operasional serta sistem distribusi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen PLN.
Menyikapi keluhan yang meluas, pemerintah langsung bergerak meminta kepastian dari pihak penyedia setrum negara tersebut agar segera menuntaskan kendala di lapangan demi kenyamanan masyarakat luas.
"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman," kata Menteri Bahlil dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu, 21 Juni 2026.
Menurut Bahlil, persoalan pemadaman listrik massal ini sama sekali bukan bersumber dari kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) sudah sejak jauh hari mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN. Langkah antisipasi tersebut berjalan lewat penugasan khusus kepada jajaran perusahaan-perusahaan batu bara nasional.
Pasokan Melebihi Kebutuhan Nasional, Distribusi Jadi Ranah PLN
Guna membuktikan komitmen pemerintah, Bahlil membeberkan data riil mengenai volume bahan bakar yang dialokasikan untuk kebutuhan listrik nasional. Saat ini, total kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai angka 154 juta ton per tahun.
Demi menjamin ketersediaan energi, pemerintah justru menetapkan kuota penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180-190 juta ton, jumlah yang jauh lebih banyak dan surplus dari kebutuhan batu bara secara nasional.
"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ujarnya meluruskan rantai distribusi.
Bahlil mengungkapkan bahwa persoalan yang muncul ke permukaan murni berada pada aspek teknis operasional dan kendala distribusi yang menjadi tanggung jawab penuh pihak PLN. Guna mempercepat penanganan, ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, untuk memastikan langkah penanganan taktis bergulir secepat mungkin.
Menteri ESDM mendesak manajemen PLN melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem operasional mereka, sekaligus memperkuat strategi mitigasi guna mencegah gangguan serupa terulang kembali di masa mendatang.
Baca Juga
"Saya sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," kata dia.
Pemerintah merasa telah mengambil semua langkah proteksi yang diperlukan, baik dari sisi payung regulasi maupun jaminan pasokan energi dasar. Oleh karena itu, pelaksanaan teknis di lapangan kini menjadi fokus utama dan pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh korporasi setrum negara tersebut.
"Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya. Segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ucapnya secara lugas.
