Harga Pertamax Diprediksi Turun Bertahap hingga Akhir 2026, Bisa Sentuh Rp13 Ribuan per Liter

fin.co.id - Pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyaki memperkirakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax, berpotensi mengalami penurunan secara bertahap sepanjang semester kedua 2026.

Menurut proyeksinya, harga Pertamax yang pada Juni 2026 berada di level Rp16.250 per liter dapat bergerak turun hingga berada di kisaran Rp12.100–Rp13.500 per liter pada penghujung tahun.

“Ruang penurunan harga BBM nonsubsidi sudah terbuka. Dexlite dan Pertamina Dex sudah turun,” ujar Yayan ketika dikutip dari ANTARA, Sabtu 20 Juni 2026

Dalam perhitungannya, harga Pertamax diperkirakan turun menjadi Rp15.228 per liter pada Juli. Tren penurunan tersebut berlanjut ke Rp14.557 per liter pada Agustus, Rp14.112 per liter pada September, Rp13.814 per liter pada Oktober, Rp13.614 per liter pada November, dan mencapai Rp13.479 per liter pada Desember 2026.

Proyeksi itu didasarkan pada asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang secara bertahap turun hingga sekitar 90,6 dolar AS per barel pada Desember. Selain itu, nilai tukar rupiah juga diperkirakan menguat dari Rp17.927 per dolar AS menjadi Rp16.959 per dolar AS pada akhir tahun.

Yayan menjelaskan, perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga minyak dunia. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran membuat pasar energi bergerak sangat dinamis.

Ia mencatat harga minyak mentah Brent sempat melonjak hingga 117 dolar AS per barel pada April 2026. Namun, harga tersebut kemudian turun cepat ke sekitar 78 dolar AS per barel setelah muncul rencana kerangka perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran yang semula dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada Jumat 19 Juni 2026.

Meski demikian, harga Brent kembali menguat ke atas 80 dolar AS per barel pada Jumat (19/6). Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap risiko geopolitik setelah batalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran serta munculnya serangan baru Israel di Lebanon.

Pergerakan harga minyak dunia tersebut turut memengaruhi ICP yang menjadi salah satu acuan penentuan harga BBM nonsubsidi di Indonesia. Sementara dalam asumsi makro APBN 2026, pemerintah menetapkan ICP berada pada level 70 dolar AS per barel.

Melihat tingginya ketidakpastian global, Yayan menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai simulasi kebijakan berdasarkan sejumlah kemungkinan pergerakan harga minyak.

“Rekomendasi saya, pemerintah perlu menyiapkan simulasi skenario, misalkan ICP 70–90 dolar AS per barel, karena ketidakpastian regime jauh lebih besar daripada error statistik biasa,” kata Yayan.

Di sisi lain, ia menilai kondisi fiskal Indonesia masih memiliki kemampuan untuk meredam dampak apabila terjadi gangguan pasokan energi global, termasuk jika Selat Hormuz kembali ditutup.

Yayan menjelaskan pemerintah saat ini memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun dan mempertahankan defisit anggaran di kisaran 2,9 persen. Jika rata-rata ICP berada di level 90 dolar AS per barel, maka defisit anggaran diperkirakan melebar sekitar Rp136 triliun.

Adapun dalam skenario yang lebih berat, yakni penutupan kembali Selat Hormuz sehingga rata-rata ICP mencapai 100 dolar AS per barel, pelebaran defisit diperkirakan mencapai Rp204 triliun.

“Artinya, SAL Rp420 triliun masih menutup skenario penutupan ulang tanpa memotong belanja, tetapi sebagai asuransi sekali pakai, bukan solusi struktural,” kata Yayan.