Kadernya Ikut Demo Mahasiswa, PKB Minta PDIP Tidak Abu-Abu: Gabung Pemerintah atau Oposisi

fin.co.id - Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan (PDIP) memperjelas posisi politiknya di tengah dinamika nasional saat ini. Menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih itu perlu menentukan sikap secara tegas, apakah berada di dalam pemerintahan atau mengambil peran sebagai oposisi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul menanggapi isu keterlibatan salah satu tokoh kader PDIP dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia menilai kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya kejelasan sikap politik PDIP.

"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud," kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.

Menurut Jazilul, partai-partai yang saat ini berada dalam koalisi pemerintah tengah berupaya mengawal berbagai program Presiden Prabowo Subianto agar dapat berjalan sesuai target. Karena itu, dibutuhkan kekompakan dan soliditas di antara kekuatan politik pendukung pemerintah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik tetap dihormati. Namun, kejelasan posisi dinilai penting agar publik memahami sikap yang diambil masing-masing partai.

"Posisi PDIP saat ini masih belum tegas. Sebagai partai penyeimbang itu seperti apa? Perlu diperjelas. Berbagai kejadian yang ada justru semakin penting untuk memastikan posisi tersebut," katanya.

Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, sikap politik yang konsisten akan lebih mudah dipahami dan dihargai dibandingkan kondisi yang menimbulkan persepsi berbeda antara pernyataan resmi dan tindakan di lapangan.

Dia pun mengaku akan lebih menghormati apabila PDIP menyampaikan sikap politiknya secara terbuka dan tegas kepada publik.

"Sikap yang tegas tentu lebih kami hargai daripada mengatakan A tetapi yang dikerjakan B," katanya.

Pernyataan Jazilul tersebut menambah sorotan terhadap posisi politik PDIP yang hingga kini kerap disebut sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan, namun belum secara eksplisit menyatakan diri sebagai oposisi. *