Evaluasi Total, Pemerintah Targetkan Penataan Ulang Program MBG Rampung dalam Satu Bulan

fin.co.id - Pemerintah bergerak cepat untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tanah air. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan komitmen kuat untuk menata ulang program nasional tersebut dalam kurun waktu satu bulan ke depan.

Langkah ini diambil guna memastikan penyaluran bantuan pemenuhan gizi masyarakat berjalan lebih tepat sasaran dan transparan.

“Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut dalam acara Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Selama masa pembenahan satu bulan ini, Zulhas berkomitmen untuk menata dan membereskan berbagai masalah krusial di lapangan. Prioritas utama pemerintah meliputi pembenahan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, pemetaan sekolah-sekolah penerima bantuan, perbaikan kualitas dapur, hingga proses verifikasi berkala mengenai laporan riil jumlah penerima manfaat dari program tersebut.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” tegas Zulhas.

Respons Tegas Presiden Prabowo Subianto Terkait Kendala Lapangan

Penataan ulang secara masif ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah terhadap berbagai kendala dan polemik yang muncul selama pelaksanaan program di masyarakat. Zulhas mengungkapkan bahwa rangkaian permasalahan dalam operasional pasokan makanan bergizi ini telah menuai perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” kata Zulhas menerangkan latar belakang perombakan struktur pengelola program.

Data Operasional dan Target Evaluasi Program MBG

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa lembaga yang ia pimpin tengah menjalankan sejumlah langkah efisiensi anggaran yang ketat. Upaya ini bertujuan agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara, namun tetap mempertahankan target kualitas pemenuhan nutrisi bagi para penerima manfaat.

Berikut adalah data operasional serta target cakupan program yang masuk dalam agenda penataan ulang oleh pemerintah:

• 27.877 titik dapur operasional: Jumlah fasilitas masak berdasarkan data virtual account yang saat ini statusnya masuk masa moratorium pembukaan cabang baru untuk dinilai kembali kesesuaian kapasitas layanannya.
• 63 juta orang penerima manfaat: Total data kepesertaan saat ini yang sedang menjalani proses evaluasi dan kebijakan penajaman sasaran (refocusing) agar intervensi gizi lebih mengarah pada kelompok yang membutuhkan.

Fokus pada Peningkatan Kualitas Layanan di Tahun 2026

BGN juga berkomitmen memperkuat pengawasan mutu layanan di lapangan. Memasuki tahun 2026, arah kebijakan program akan berfokus penuh pada peningkatan kualitas pelaksanaan operasional, bukan lagi semata-mata mengejar kuantitas atau jumlah capaian angka semata. Proses evaluasi berkala akan terus berjalan demi memastikan setiap dapur yang beroperasi telah mematuhi seluruh petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang mumpuni.

Nanik mengingatkan kembali bahwa program pemenuhan pangan nasional ini merupakan amanah besar yang harus berjalan dengan optimal. Sebab, selain memiliki misi utama untuk mendongkrak kualitas gizi anak-anak generasi penerus Indonesia, program ini juga mengemban misi ekonomi yang besar.