fin.co.id - Founder Disway, Dahlan Iskan ingin program Makan Bergizi (MBG) agar tidak sekadar menjadi program bantuan sosial, tetapi juga motor penggerak ekonomi kerakyatan. Integrasi antara program MBG dengan koperasi daerah menjadi kunci utama dalam memastikan perputaran uang tetap berada di tingkat lokal.
Dahlan Iskan menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara program MBG dengan Koperasi Merah Putih maupun koperasi lokal lainnya. Meskipun peran program MBG dalam perekonomian saat ini masih dianggap kecil, pemerintah optimistis skala program ini akan berkembang pesat jika seluruh rantai pasok material makanan berasal dari desa setempat.
Pemerintah mendorong para kepala daerah untuk mengambil inisiatif dalam mengaitkan penyediaan bahan baku MBG dengan koperasi di wilayahnya masing-masing. Jika di sebuah kota atau kabupaten belum tersedia koperasi yang memadai, pemerintah daerah harus segera menginisiasi pembentukannya.
Langkah ini bukan hanya tentang menyajikan makanan bergizi, tetapi juga tentang menciptakan perputaran ekonomi yang sirkular. Dengan menyerap hasil bumi dari desa sekitar untuk kebutuhan MBG, masyarakat desa mendapatkan kepastian pasar dan harga yang layak. Hal ini secara langsung akan memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi perdesaan secara berkelanjutan.
"Fokus saat ini adalah membangun percontohan (pilot project) yang efektif. Setiap kabupaten atau kota cukup mengawali dengan lima unit koperasi sebagai proyek percontohan yang terintegrasi dengan penyediaan makan bergizi," ujar Dahlan Iskan dalam acara Disway Awward 2026 di JW Marriot hari Kamis 11 Juni 2026.
"Saya ingin memberikan contoh, tidak usah menunggu skala puluhan ribu, cukup mulai dengan lima koperasi di setiap kabupaten yang menjadi motor penggerak perputaran ekonomi lokal," ujar Dahlan Iskan
Dengan model ini, setiap rupiah yang dialokasikan untuk program MBG akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi ekonomi lokal. Material makanan yang dipasok dari desa sekitar akan menjamin kesegaran bahan pangan, menekan biaya logistik, sekaligus menekan angka pengangguran di desa.
Tantangan utama yang dihadapi oleh para wali kota memang terletak pada perbedaan karakteristik wilayah. Di kota, pemerintah daerah tidak memiliki akses pada tanah desa atau tanah "bengkok" yang umumnya tersedia di perdesaan. Keterbatasan ruang ini menuntut kepala daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola rantai pasok.
Namun, forum curhat mingguan yang diselenggarakan Dirjen terkait diharapkan mampu membedah hambatan teknis tersebut. Pemerintah pusat berkomitmen untuk mendengarkan setiap keluhan dan membantu merumuskan solusi yang aplikatif sesuai dengan kondisi geografis dan demografis masing-masing daerah.
Baca Juga
Sinergi yang kuat antara program makan bergizi, peran aktif kepala daerah, dan pemberdayaan koperasi lokal adalah kunci untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri. Jika rantai pasok ini berhasil terbentuk secara sempurna, program makan bergizi bukan lagi sekadar program intervensi kesehatan, melainkan pondasi utama kemandirian ekonomi desa di masa depan. (*).
