“Transformasi menuju Single Data adalah harga mati. Kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan pertanahan, kemiskinan, dan pembiayaan perumahan dengan data yang saling terpisah,” kata Fahri.
Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan Instruksi Presiden tentang DT-SEN pada Februari 2025.
Menurut dia, pembahasan RUU Satu Data di DPR RI akan menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk sektor perumahan.
Selain pembenahan data, Fahri menekankan pentingnya kerja kolektif lintas sektor dalam pembangunan perumahan nasional.
Ia menyebut ekosistem perumahan membutuhkan koordinasi yang presisi antara kementerian, perbankan, hingga pemerintah daerah.
“Kita tidak boleh lagi terjebak ego sektoral. Krisis hunian membutuhkan orkestrasi nasional yang solid, mulai dari penyediaan lahan, pembiayaan, hingga eksekusi di lapangan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Fahri, saat ini juga tengah menyiapkan kelembagaan khusus yang akan mengintegrasikan fungsi-fungsi strategis sektor perumahan agar bergerak dalam arah yang sama.
Fahri menegaskan pembangunan perumahan tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek ekonomi atau statistik pertumbuhan semata.
Ia menyebut penyediaan hunian layak harus menjadi gerakan besar untuk mengembalikan hak masyarakat atas kota dan ruang hidup yang manusiawi.
“Jika kita gagal membenahi sistem data, gagal mengintegrasikan ruang, dan gagal menyatukan kelembagaan, maka kota-kota kita hanya akan menjadi monumen ketimpangan,” kata Fahri.
Baca Juga
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan komitmen global yang lahir dari forum Baku harus segera diwujudkan dalam tindakan nyata di Indonesia.
“Baku telah berseru. Kini saatnya kita membuktikannya dalam aksi nyata. Leaving no one behind, jangan ada satu pun rakyat yang tertinggal,” ujarnya.
