fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya telah memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana setelah menerima laporan mengenai dugaan penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi BGN di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu 3 Juni 2026.
Menurut Presiden, laporan terkait dugaan penyimpangan itu sudah diterimanya beberapa waktu lalu. Laporan tersebut berkaitan dengan adanya kejanggalan dan indikasi penyelewengan yang melibatkan unsur pimpinan di BGN.
"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan," kata Prabowo.
"Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, 'tolong saya mendapat laporan tentang BGN," sambungnya.
Prabowo menjelaskan bahwa dirinya meminta para pejabat terkait untuk melakukan penelusuran lebih lanjut atas laporan yang diterimanya mengenai kondisi di BGN.
Ia menekankan bahwa kualitas kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja sebuah organisasi. Karena itu, persoalan yang terjadi di tingkat pimpinan dinilai dapat berdampak signifikan terhadap jalannya lembaga.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi program strategis yang harus dijaga keberlangsungannya. Menurutnya, program tersebut memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia.
Prabowo menilai pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah merupakan langkah yang telah diterapkan banyak negara maju untuk menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan dukungan penuh terhadap lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi.
Baca Juga
Ia meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan institusi penegak hukum lainnya untuk menyampaikan kebutuhan yang diperlukan guna memperkuat pelaksanaan tugas mereka.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," tegas Presiden.
Prabowo menegaskan penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran negara serta menjaga kewibawaan pemerintah.
"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian," tegasnya. *
