Wamendes: Yang Nyinyir Program Pemerintah Silakan Terlibat Bangun Indonesia

Kritik juga muncul karena masyarakat desa dinilai tidak banyak dilibatkan dalam penyusunan sistem ekonomi melalui program tersebut.

Selain itu, pemotongan Dana Desa untuk mendukung KDKMP juga menjadi sorotan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang berlaku sejak 12 Februari 2026, alokasi Dana Desa sebesar Rp34,57 triliun digunakan untuk mendukung proyek koperasi desa tersebut.

Dengan kebijakan itu, sisa Dana Desa 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp25 triliun. Jika sebelumnya rata-rata desa menerima Rp1 miliar, nominal yang diterima desa setelah pemotongan disebut tinggal sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.

Selain Koperasi Merah Putih, pemerintah juga menjalankan program Desa Nelayan dengan pembangunan dermaga sederhana, fasilitas produksi es, cold storage, serta panel surya untuk kebutuhan energi masyarakat pesisir.

Program Desa Nelayan telah dibangun di 65 desa sepanjang 2025 dan ditargetkan menjangkau 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia hingga akhir 2026.

Data Kemendes PDT menunjukkan jumlah desa mandiri meningkat menjadi 20.503 desa pada 2025, naik dibandingkan 17.203 desa pada 2024. Sementara jumlah desa tertinggal turun menjadi 4.672 desa.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan di 9.366 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan akses air bersih di sekitar 5.000 desa, belum adanya fasilitas pengolahan sampah di 8.984 desa, hingga kondisi jalan rusak berat di 3.906 desa. *