Alasan Pemerintah Perpanjang WFH ASN 2 Bulan Lagi

fin.co.id - Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua bulan ke depan.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis 21 Mei 2026.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi pemerintah menghadapi kondisi geopolitik global yang masih memanas akibat perang Iran serta ketidakpastian ekonomi dunia yang belum mereda.

“Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers.

Kebijakan WFH ini sebelumnya telah diterapkan pemerintah sejak April 2026. Skema kerja fleksibel tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penghematan energi sekaligus mengantisipasi dampak konflik global terhadap kondisi ekonomi nasional.

Dalam penerapannya, ASN diperbolehkan menjalankan sistem kerja dari rumah satu hari dalam satu minggu. Pemerintah berharap langkah ini bisa membantu efisiensi penggunaan energi di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung.

Selain memperpanjang kebijakan WFH, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi dan insentif tambahan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional pada kuartal II 2026.

Airlangga mengatakan berbagai stimulus tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik agar tetap bergerak positif meski tekanan global masih tinggi.

“Selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,” katanya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Menurut Airlangga, sejumlah aturan pendukung dari berbagai lembaga seperti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia kini sedang dalam tahap finalisasi.

Pemerintah menargetkan seluruh instrumen regulasi tersebut rampung sebelum kebijakan DHE resmi diterapkan pada awal Juni nanti.

Perpanjangan kebijakan WFH ini diperkirakan akan kembali memengaruhi pola kerja ASN di berbagai instansi pemerintah. Di sisi lain, masyarakat juga menunggu efektivitas langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik global yang terus berkembang. (*)