fin.co.id - Dinamika pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan tajam, terutama terkait stabilitas komposisi tim eksekutifnya. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, yakni sekitar 1,5 tahun masa pemerintahan, tercatat sudah lima kali perombakan kabinet atau reshuffle dilakukan. Fenomena bongkar pasang pejabat ini memicu diskusi hangat mengenai arah konsolidasi internal pemerintah.
Rekor frekuensi reshuffle yang cukup tinggi ini ditengarai menjadi sinyal bahwa kinerja tim eksekutif belum sepenuhnya solid dalam menopang agenda-agenda besar yang dicanangkan pemerintah. Energi pemerintahan tampak masih sangat besar terserap pada urusan internal, yang pada akhirnya memicu pertanyaan publik mengenai sejauh mana janji-janji strategis dapat segera diwujudkan secara efektif.
Direktur Eksekutif SCL Taktika, Iqbal Themi, memberikan catatan kritis terhadap fenomena ini. Menurutnya, pola perombakan yang berulang-ulang mencerminkan sebuah fase yang belum stabil dalam tubuh pemerintahan. Publik mulai meragukan apakah para pembantu Presiden sudah mampu menerjemahkan visi besar pimpinan ke dalam aksi nyata yang konsisten.
“Jika energi pemerintahan terus habis untuk konsolidasi internal, publik akan membaca bahwa Presiden belum menemukan ‘Tim Becus’ yang benar-benar mampu langsung berlari mengikuti ritme kerja pemerintahannya,” tegas Iqbal Themi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4).
Fase Trial and Error dan Risiko Birokrasi
Iqbal menilai bahwa intensitas pergantian menteri dalam waktu singkat menegaskan adanya fase trial and error atau uji coba formasi di tengah situasi negara yang krusial. Kondisi ini membuat konsolidasi kinerja sulit mencapai titik stabil, karena setiap perubahan personalia seringkali membawa perubahan pendekatan kerja.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa ketidakstabilan ini berdampak langsung pada level birokrasi. “Frekuensi kocok ulang kabinet ini membuat birokrasi tidak memiliki cukup waktu untuk membangun konsistensi implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, negara berisiko mengalami gangguan pada policy continuity,” jelasnya.
Fenomena "pergantian gerbong" yang kerap menyertai setiap pelantikan pejabat baru juga disoroti sebagai penghambat kesinambungan kerja tim. Perbedaan pendekatan antara pejabat lama dan baru berisiko membuat tim kerja tidak pernah berada dalam satu ritme yang harmonis.
Menuntut Transparansi dan Efektivitas Kerja
Di tengah tekanan ekonomi dan politik global maupun domestik, tuntutan akan tim yang kompeten dan stabil menjadi harga mati. Efektivitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada kapasitas individu, tetapi juga pada sistem kerja yang tidak terus-menerus berubah.
Baca Juga
Iqbal menekankan pentingnya transparansi dalam setiap keputusan reshuffle agar legitimasi pemerintah tetap terjaga di mata rakyat. “Publik berhak mengetahui apakah reshuffle ini berbasis pada kinerja yang terukur atau sekadar bagian dari kalibrasi politik. Jika dimensi politik terlalu dominan, maka risiko yang muncul adalah tergerusnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintahan,” urainya.
Sebagai penutup, Iqbal mengingatkan bahwa fase eksperimen dalam kabinet harus segera diakhiri. Pemerintah dituntut untuk segera fokus pada eksekusi kebijakan strategis dengan tim yang sudah mapan. “Pemerintah perlu memastikan tim yang ada benar-benar siap bekerja secara fokus, stabil, dan konsisten dalam mengeksekusi agenda strategis. Fase uji coba bongkar pasang kabinet sudah seharusnya diakhiri,” pungkasnya.
