Harga Minyak Melonjak, Filipina Resmi Umumkan Keadaan Darurat Energi

fin.co.id - Filipina menjadi negara pertama di dunia yang menyatakan keadaan darurat energi nasional menyusul eskalasi konflik di Iran.

Presiden Ferdinand Marcos Jr menandatangani perintah eksekutif untuk memastikan keamanan energi, dengan menyebut adanya "bahaya yang segera muncul terhadap ketersediaan dan stabilitas" pasokan energi negara tersebut.

Lonjakan ini terjadi karena perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran telah memengaruhi jalur pengiriman minyak di Selat Hormuz, yang merupakan rute vital bagi perdagangan minyak global.

Filipina, yang mengimpor sekitar 98% minyaknya dari kawasan Teluk Persia, merasakan dampak langsung dari gangguan ini. Harga bensin dan diesel di negara tersebut dilaporkan telah lebih dari dua kali lipat sejak perang pecah pada akhir Februari.

Dalam perintah eksekutif tersebut, pemerintah membentuk sebuah komite untuk mengawasi distribusi bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membeli langsung produk bahan bakar demi menstabilkan pasokan. Keadaan darurat ini akan berlaku selama satu tahun, kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.

Langkah ini muncul setelah desakan dari beberapa senator yang menyoroti dampak ekonomi yang dirasakan keluarga Filipina akibat harga minyak yang melonjak.

Presiden Marcos menekankan bahwa tindakan ini memberi pemerintah otoritas hukum penuh untuk menstabilkan pasokan energi dan melindungi ekonomi yang lebih luas.

Namun, keputusan ini mendapat kritik dari serikat buruh utama, Kilusang Mayo Uno (KMU), yang menilai pernyataan darurat sebagai pengakuan kegagalan pemerintah dalam menangani krisis minyak.

KMU juga memperingatkan bahwa beberapa ketentuan dalam perintah eksekutif dapat membatasi hak pekerja untuk melakukan aksi protes, padahal kenaikan harga bahan bakar telah membebani pendapatan mereka.

Di sisi lain, pengusaha besar Manuel V. Pangilinan, yang memimpin sejumlah perusahaan utilitas, mendukung langkah darurat tersebut. Ia menyatakan bahwa perusahaan-perusahaannya merasakan tekanan dari kenaikan biaya energi dan pemerintah harus memiliki semua opsi untuk menjaga kestabilan ekonomi selama masa sulit ini.

Dampak nyata dari krisis ini sudah terlihat pada sektor transportasi. Kelompok pekerja transportasi dan layanan ride-hailing merencanakan mogok kerja dua hari, menuntut penghapusan pajak bahan bakar, penurunan harga minyak, pengendalian negara atas regulasi, serta kenaikan tarif dan upah.

Pemerintah sebelumnya telah menawarkan subsidi untuk pengemudi transportasi, mengurangi layanan feri, dan memberlakukan minggu kerja empat hari bagi pegawai negeri guna menghemat bahan bakar.

Sekretaris Energi Filipina, Sharon Garin, memperingatkan bahwa negara hanya memiliki cadangan bahan bakar sekitar 45 hari.