Saksi ESDM Akui Porsi Swasta Naik di RUPTL, Gugatan SP PLN di PTUN Memanas
Saksi ESDM akui porsi swasta naik di RUPTL 2025-2034. Hakim PTUN tolak saksi PLN karena tak relevan. Cacat formil kebijakan energi mulai terungkap!
fin.co.id - Gugatan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 kembali memanas di PTUN Jakarta, Kamis (5/2/2025).
Ringkasan :
- Saksi Kementerian ESDM akui ada penambahan porsi Independent Power Producer (IPP) dalam RUPTL.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tidak tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) pada Kepmen Nomor 85 Tahun 2025.
- Majelis Hakim PTUN menolak saksi dari PLN karena dinilai tidak relevan dengan objek sengketa.
Baca Juga
Saksi ESDM Buka Fakta Mengejutkan, Porsi Swasta Naik Drastis dalam RUPTL!
Persidangan lanjutan gugatan RUPTL 2025–2034, yang menyita perhatian publik, kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis, 5 Februari 2025.
Kasus dengan nomor perkara 315 ini menjadi sorotan utama, terutama bagi ratusan anggota Serikat Pekerja PLN (SP PLN) yang membanjiri PTUN Jakarta sejak pagi.
Mereka datang mengenakan seragam kebanggaan berwarna merah, menciptakan lautan solidaritas yang kokoh.
Atmosfer penuh harapan menyelimuti kawasan pengadilan, tercermin dari banyaknya karangan bunga yang berjejer rapi.
Pesan dalam karangan bunga tersebut secara gamblang menyuarakan keinginan agar keadilan benar-benar terwujud dalam perkara krusial ini.
Agenda persidangan hari itu berfokus pada pemeriksaan saksi.
Pihak tergugat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan PLN, menghadirkan saksi-saksi kunci untuk memperkuat argumen mereka.
Dua saksi fakta dihadirkan, yaitu perwakilan dari Kementerian ESDM yang berperan sebagai koordinator tim verifikator usulan RUPTL.
Selain itu, PLN juga menghadirkan Manager SDM dan Hubungan Industrial sebagai saksi.
Baca Juga
Fokus utama pemeriksaan saksi adalah pada aspek administratif dan seluruh proses detail penyusunan dokumen RUPTL periode 2025–2034.
Pengakuan Saksi ESDM Bikin Panas, Posisi PLN Terancam?
Yang paling mengejutkan datang dari saksi Kementerian ESDM.
Menghadapi pertanyaan kritis, saksi dari Kementerian ESDM dengan tegas menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan terkait perbandingan margin antara PLN dan Independent Power Producer (IPP).
Alasan yang dikemukakan adalah persoalan tersebut berada di luar lingkup kompetensinya.
Namun, saksi tersebut tidak bisa mengelak dari pengakuan yang sangat penting.
Baca Juga
Ia membenarkan adanya penambahan porsi untuk IPP dalam RUPTL 2025–2034.
Pengakuan ini menjadi salah satu poin krusial yang menjadi inti gugatan SP PLN.
Bukan hanya itu, saksi ESDM juga membenarkan fakta lain yang tak kalah penting.
Ia mengakui bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional ternyata tidak tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
RUKN ini sendiri tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 85 Tahun 2025.
Lebih lanjut, saksi tersebut juga mengakui satu hal yang membuat gugatan SP PLN semakin kuat.
Meskipun mengetahui kondisi aktual PLN, tidak ada satu pun rekomendasi khusus yang tercatat dalam rapat penyusunan RUPTL.
Rekomendasi tersebut seharusnya secara eksplisit bertujuan untuk memperkuat posisi PLN sebagai BUMN strategis.
Hakim Tegas, Gugatan SP PLN Makin Berbobot!
Dalam dinamika persidangan yang semakin memanas, Majelis Hakim PTUN memberikan penegasan yang sangat gamblang.
Hakim menekankan bahwa tugas pengadilan bukanlah untuk membenarkan setiap kesalahan yang mungkin dilakukan pihak tergugat.
Sebaliknya, peran utama pengadilan adalah untuk melakukan perbaikan terhadap administrasi pemerintahan jika memang ditemukan adanya ketidaksesuaian.
Sikap tegas juga ditunjukkan hakim dengan menolak pemeriksaan saksi fakta yang diajukan oleh pihak PLN.
Alasan penolakan tersebut sederhana namun krusial: saksi dari PLN dinilai tidak memiliki relevansi sama sekali dengan objek sengketa yang sedang diperdebatkan.
Menanggapi fakta-fakta persidangan yang terungkap, Ketua Umum SP PLN, Muhammad Abrar Ali, menyatakan optimisme tinggi.
Ia menilai bahwa setiap fakta yang muncul di persidangan justru semakin memperjelas substansi gugatan yang diajukan oleh organisasinya.
“Fakta-fakta persidangan hari ini benar-benar menunjukkan adanya persoalan kebijakan yang kompleks.
Persoalan ini perlu diuji secara hukum demi menjaga kepentingan negara secara keseluruhan,” tegasnya.
Abrar Ali menambahkan, “Kehadiran rekan-rekan pekerja dari berbagai daerah membuktikan bahwa isu ini menyangkut masa depan kelistrikan nasional kita.
Fakta persidangan ini menegaskan betapa pentingnya kebijakan yang mampu memperkuat PLN sebagai aset strategis negara.
Kami sangat percaya bahwa proses hukum ini akan berjalan secara objektif demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
” Pihak kuasa hukum SP PLN, Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., juga menegaskan pentingnya keterangan saksi.
Ia menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembuktian yang sedang berjalan.
“Saksi tadi dengan jelas mengakui bahwa tidak ada konsiderans Kebijakan Energi Nasional (PP 79/2014) dalam penyusunan RUPTL yang mengacu kepada RUKN.
Ini jelas menunjukkan adanya cacat formil sebagaimana dalil gugatan kita.
Selain itu, terungkap juga bahwa terdapat dominasi porsi IPP atau swasta pada RUPTL 2025–2034, yang jelas merupakan cacat subtansi,” papar Redyanto Sidi.
Ia berharap Majelis Hakim dapat melihat perkara ini secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek administratif atau formil semata, tetapi juga dari sisi keadilan substantif.
“Kami berharap Majelis Hakim dapat menggunakan hati nurani dalam menilai perkara ini, sehingga gugatan SP PLN dapat dikabulkan demi keadilan,” tutupnya.
Sidang lanjutan akan terus berlanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.
SP PLN berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses hukum ini secara tertib dan konstitusional.
Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk menjaga arah kebijakan ketenagalistrikan nasional agar tetap berada di jalur yang benar. (*)