fin.co.id - Gejolak internal melanda pucuk pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, secara resmi melayangkan surat tabayyun yang ditujukan kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Langkah ini merupakan respons atas beredarnya undangan Peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-100 Tahun Masehi yang dituding mencatut nama Rais Aam tanpa melalui prosedur organisasi yang sah.
Kericuhan ini bermula saat berbagai pihak mempertanyakan keabsahan undangan kegiatan yang rencananya akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 31 Januari 2026. Rais Aam merasa perlu meluruskan mekanisme pengambilan keputusan di tubuh Jam’iyah agar tetap berpijak pada aturan main organisasi yang tertib dan transparan.
Dugaan Pelanggaran Mekanisme Rapat Pleno
KH Miftachul Akhyar menekankan bahwa setiap agenda besar berskala nasional harus melalui tahapan Rapat Pleno. Sejak pertemuan di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya pada akhir Desember 2025, kiai karismatik ini telah berulang kali mengingatkan pentingnya pleno untuk menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Mustasyar.
Namun, aspirasi untuk menggelar Rapat Pleno tersebut justru terjawab dengan usulan Rapat Gabungan harian. Ketidaksinkronan dalam menjalankan prosedur formal ini memicu keraguan terhadap legalitas acara Harlah yang akan mendatangkan massa dalam jumlah besar. Rais Aam berharap semua pihak menghormati kedaulatan Syuriyah dalam struktur kepemimpinan NU.
Soroti Mandat Tanda Tangan Undangan untuk Presiden
Salah satu poin krusial dalam surat klarifikasi tersebut berkaitan dengan draf undangan untuk Presiden RI. Rais Aam menyoroti dokumen yang awalnya hanya disodorkan untuk ditandatangani oleh dua pihak saja. Beliau menegaskan bahwa sesuai tradisi dan aturan organisasi, undangan resmi kenegaraan semestinya ditandatangani oleh empat pihak pimpinan tertinggi PBNU.
Langkah melibatkan empat pimpinan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal kepada publik dan kepala negara bahwa kondisi PBNU telah kembali normal dan solid. Keharusan tanda tangan empat pihak ini pun secara organisasi tetap mensyaratkan adanya persetujuan dalam Rapat Pleno terlebih dahulu.
“Sesuai ketentuan, undangan tersebut seharusnya ditandatangani oleh empat pihak sebagaimana lazimnya. Pertimbangan tersebut agar Presiden dan masyarakat mengetahui bahwa PBNU telah kembali normal seperti semula,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut yang menekankan pentingnya kaidah berorganisasi.
Rais Aam Minta Harlah di Istora Senayan Dipertimbangkan Lagi
Mengingat adanya kegaduhan dan prosedur yang belum tuntas, KH Miftachul Akhyar meminta agar rencana peringatan Harlah di Istora Senayan pada 31 Januari 2026 dipertimbangkan kembali. Beliau menyarankan agar perayaan tersebut bisa dijadwalkan ulang setelah seluruh mekanisme internal terpenuhi dengan baik.
Fokus utama saat ini adalah memulihkan kebersamaan pengurus seperti pada awal masa jabatan dan memastikan Jam’iyah berjalan sesuai rel organisasi. Hingga saat ini, Rais Aam masih menunggu iktikad baik berupa permohonan maaf dan respons atas surat jawaban tertanggal 24 Januari 2026 guna meredam polemik yang berkembang di masyarakat dan kalangan warga nahdliyin.
Ikhtiar Menjaga Kemaslahatan Jam’iyah
Surat tabayyun ini menjadi pengingat bagi seluruh fungsionaris PBNU untuk tetap mengedepankan musyawarah mufakat. Rais Aam bersama dua Wakil Rais Aam berkomitmen penuh untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama agar tetap menjadi organisasi yang tertib administrasi dan menjunjung tinggi etika kepemimpinan kiai. (*)
