Nasional . 23/01/2026, 17:48 WIB
fin.co.id - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo baru saja memberikan keterangan di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.
Ia membeberkan detail perannya dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Presiden Joko Widodo yang ternyata turut membahas isu haji.
Menteri Dito Ariotedjo menjelaskan bahwa pemeriksaannya di Gedung KPK berjalan lancar.
"Alhamdulillah tadi sudah selesai diperiksa," ujarnya, Jumat (tanggal pemeriksaan), usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.
Ia menambahkan bahwa pertanyaan yang diajukan KPK lebih mendalam mengenai kunjungannya ke Arab Saudi bersama Presiden Jokowi. Dito mengonfirmasi telah menceritakan seluruh detail perjalanannya tersebut kepada penyidik.
Dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Dito mengungkapkan bahwa topik penyelenggaraan ibadah haji memang sempat terangkat. Momen tersebut terjadi saat sesi makan siang antara Presiden Jokowi dan Pangeran Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
"Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS," ungkap Dito.
Meskipun demikian, Dito menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas alokasi kuota haji untuk Indonesia. Ia menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan bilateral itu adalah untuk mempererat hubungan kedua negara dan menjajaki berbagai kerja sama.
"Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota, tetapi memang pertemuan bilateral waktu itu, saya ingat sekali, dari Putra Mahkota Perdana Menteri Mohammed bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dito memaparkan bahwa pertemuan bilateral tersebut juga menghasilkan kesepakatan investasi antar kedua negara. Selain isu haji, kunjungan kerja itu membuka peluang investasi dan juga membahas mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Tetapi itu secara garis besar raja yang mood-nya sedang baik dan happy atas diplomasi hebatnya Bapak Jokowi ya semuanya terlaksana dan itu tidak hanya terkait dengan haji. Ada investasi, ada juga IKN, jadi banyak," tuturnya.
Dito menambahkan bahwa agenda pembahasan dalam kunjungan kenegaraan biasanya ditentukan oleh tuan rumah, yaitu Arab Saudi. Ia menduga, pada saat itu, sektor yang menjadi fokus tuan rumah belum mencakup pembahasan spesifik mengenai kuota haji atau Kementerian Agama.
"Kalau kunjungan itu kan itu biasanya ditentukan oleh tuan rumah. Apa sektor-sektor yang rasanya akan dibahas. Kebetulan mungkin tidak ada keterkaitan dengan untuk pembahasan haji dan juga apa namanya Kementerian Agama ya. Menurut saya, saya tidak tahu," ujar dia menambahkan.
Pemeriksaan Dito Ariotedjo sebagai saksi ini berlangsung cukup lama, yaitu empat jam. Ia tiba di Gedung Merah Putih, markas KPK, pada pukul 12.52 WIB dan baru selesai sekitar pukul 16.10 WIB. Keterangan Dito menjadi penting mengingat kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji ini telah menyita perhatian publik dan pihak berwenang.
Sebelumnya, KPK telah mengumumkan dimulainya penyidikan kasus kuota haji pada 9 Agustus 2025. Penyelidikan ini berawal dari temuan adanya potensi kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp1 triliun. KPK juga telah mengambil langkah pencegahan terhadap tiga orang penting untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Ketiga orang tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus era Yaqut, dan Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.
Tak berhenti di situ, pada 9 Januari 2026, KPK mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA). Penetapan tersangka ini merupakan puncak dari proses pendalaman yang dilakukan KPK terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji.
Kasus ini juga mendapat sorotan dari Pansus Hak Angket Haji DPR RI. Pansus tersebut menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Poin krusial yang disorot adalah pembagian kuota tambahan sebesar 20.000 yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama membagi kuota ini secara 50:50, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang seharusnya mengalokasikan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id