fin.co.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, tidak mau ambil pusing terkait rencana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden Ke-2, Soeharto.
Ia menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
"Nah, siapa-siapa saja tentu kita tunggu saja Dewan Kelar. Nah, saya sebagai Menteri tentu tidak bisa berkomentar siapa yang akan kita dukung atau tidak. Sepenuhnya saya menyerahkan kepada Dewan Kehormatan dan Kelar, kita tunggu saja," kata Cak Imin, Minggu 9 November 2025.
Selain, Soeharto, Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga akan dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Cak Imin menegaskan bahwa kekuatan demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Gusdur.
"Ya Gus Dur diusulkan jadi pahlawan tentu kita bangga, bersyukur, terima kasih," ujar Cak Imin,
Menurutnya, Gus Dur merupakan sosok penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
"Karena memang demokrasi tumbuh kuat dan terakhir gong yang menjadikan reformasi dan demokrasi adalah Gus Dur," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan daftar 40 nama tokoh kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon, selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Selasa 21 Oktober 2025.
Salah satu nama dalam daftar tersebut adalah Soeharto, yang menjadi kontroversi dan menuai kritik.
