Jokowi Tanggapi Wacana Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

fin.co.id - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Jokowi menilai, setiap pemimpin bangsa memiliki jasa besar bagi negara dan sudah sepantasnya dihargai atas kontribusinya, meskipun memiliki kekurangan.

“Setiap pemimpin pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Kita semua harus menghargai itu. Setiap pemimpin ada kelebihan dan kekurangannya,” ujar Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/11/2025).

Menurut Jokowi, penentuan gelar pahlawan bukan keputusan politik atau pribadi semata, melainkan hasil kajian mendalam dari tim khusus pemerintah. “Ada timnya, ada para pakar yang mempertimbangkan secara matang. Kita semua harus menghargai keputusan tersebut,” tegasnya

Pro dan Kontra Dinilai Wajar dalam Demokrasi

Menanggapi pro dan kontra publik terkait nama Soeharto dan Gus Dur dalam daftar calon penerima gelar Pahlawan Nasional, Jokowi menilai hal itu wajar dalam negara demokrasi.

“Biasa dalam negara demokrasi ada pro dan kontra. Itu hal yang lumrah,” kata Jokowi santai.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan justru menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi dan menghargai sejarah bangsanya sendiri.

“Mikul Dhuwur Mendhem Jero”

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga diminta tanggapannya soal prinsip “Mikul Dhuwur Mendhem Jero”, falsafah Jawa yang berarti menghormati dan menjaga martabat pemimpin meski ada kekurangan.

“Ya, kita harus menghormati para pemimpin, termasuk presiden-presiden terdahulu,” jawab Jokowi singkat.

Pernyataan ini seakan menegaskan sikapnya yang konsisten untuk tetap menghargai jasa semua presiden Indonesia, tanpa terkecuali.

Daftar 10 Tokoh yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional 2025

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) tengah menilai 10 tokoh nasional yang diusulkan menerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.

Menurut Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, total ada sepuluh nama, terdiri dari empat usulan baru dan enam usulan berulang dari tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk tahun 2025, sudah ada sepuluh proposal yang masuk. Empat pengusulan baru dan enam merupakan pengusulan kembali,” jelas Mira Riyati di Jakarta.