Kemenko Polkam Optimalkan Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia 2025 di 38 Provinsi

fin.co.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas demokrasi nasional melalui optimalisasi pelaksanaan penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Diskusi Kesiapan Penghitungan IDI pada 38 Provinsi yang diselenggarakan oleh Bappenas, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Pokja IDI Pusat yang terdiri atas Kemendagri, Bappenas, dan BPS, serta unsur lintas lembaga seperti KemenPANRB, KPPU, Dewan Pers, dan Komisi Informasi Pusat, sebagai instansi yang mengawal indeks kontributor IDI.

Pelaksanaan penghitungan IDI 2025, yang akan dilakukan pada tahun 2026, akan mencakup 38 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk empat Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Untuk mengoptimalkan pengukuran IDI tahun 2025, pemerintah telah merumuskan sejumlah langkah strategis yang meliputi diseminasi dan sosialisasi kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kinerja demokrasi di setiap wilayah, pendampingan dan evaluasi bagi daerah yang mengalami penurunan capaian IDI, penyempurnaan Naskah Akademik (NA) sebagai pedoman teknis pengukuran, serta pemberian asistensi khusus bagi empat Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru akan diikutsertakan dalam penghitungan IDI.

Selain itu, diperlukan penguatan terhadap berbagai indeks kontributor IDI seperti Indeks Persaingan Usaha, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Kemerdekaan Pers, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga kualitas demokrasi nasional.

“Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari bagaimana negara ini mengelola kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Dengan melibatkan 38 provinsi termasuk daerah otonomi baru, kita ingin memastikan bahwa kualitas demokrasi Indonesia dapat diukur secara lebih menyeluruh dan adil,” ujar Haryadi.

Haryadi menambahkan bahwa peningkatan kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada hasil pengukuran, tetapi juga kolaborasi antarpihak.

“Kemenko Polkam akan terus mendorong Tim Pokja IDI Pusat dan unsur terkait agar penghitungan IDI tahun 2025 berjalan lebih optimal. Hasil IDI ke depan diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat stabilitas politik dan memperkokoh demokrasi substantif di Indonesia,” tutupnya.

Lebih lanjut, melalui kolaborasi antar kementerian dan lembaga, pemerintah berharap pelaksanaan penghitungan IDI tahun 2025 dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi demokrasi nasional, sekaligus mendukung mencapaian target program prioritas nasional terkait IDI serta mewujudkan stabilitas politik yang selaras antara tingkat pusat-daeerah.