Setahun Pemerintahan Prabowo, Kementerian PU Tancap Gas Perkuat Asta Cita Lewat Infrastruktur Strategis

fin.co.id - 20/10/2025, 21:39 WIB

Setahun Pemerintahan Prabowo, Kementerian PU Tancap Gas Perkuat Asta Cita Lewat Infrastruktur Strategis

Kementerian PU mencatat capaian setahun pemerintahan Prabowo dengan anggaran Rp94,99 triliun untuk infrastruktur pangan, jalan, dan sekolah rakyat.

fin.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat berbagai capaian penting sepanjang tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah program strategis berhasil dijalankan untuk memperkuat visi Asta Cita, terutama dalam mendukung swasembada pangan, ketahanan air, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur berkelanjutan.

Presiden Prabowo sejak awal menegaskan bahwa Kementerian PU bukan sekadar lembaga pembangunan fisik, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi nasional. Menurutnya, setiap proyek infrastruktur harus memberi dampak langsung bagi sektor riil dan kehidupan masyarakat.

“Presiden juga mengamanatkan agar Kementerian PU berperan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, memastikan infrastruktur yang dibangun memberi manfaat nyata bagi rakyat — mulai dari bendungan dan irigasi untuk pertanian, hingga sekolah rakyat yang mencerdaskan generasi penerus,” ujar Menteri PU, Dody Hanggodo, Senin (20/10/2025).

Anggaran Rp94,99 Triliun untuk Infrastruktur Prioritas

Berdasarkan data e-monitoring per 20 Oktober 2025, pagu anggaran Kementerian PU tahun ini mencapai Rp94,99 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo seperti swasembada pangan, Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, serta pembangunan Sekolah Rakyat.

“Anggaran dialokasikan secara strategis agar pembangunan infrastruktur bisa meningkatkan konektivitas, memperkuat ketahanan pangan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” kata Dody.

Kementerian PU juga melanjutkan sejumlah proyek besar yang sudah berjalan sejak periode 2015–2025. Total sebanyak 53 bendungan telah rampung dibangun, menjadi pondasi penting bagi penguatan ketahanan air dan pangan nasional.

Dorong Swasembada Pangan Lewat Jaringan Irigasi

Pada 2025, Kementerian PU fokus memperluas jaringan irigasi baru sepanjang 70 kilometer dengan potensi layanan hingga 13 ribu hektare sawah. Selain itu, sebanyak lima daerah irigasi (DI) — yakni Bendungan Tanju, Rukoh, Pidekso, Tugu, dan Tukul — mendapat tambahan saluran outlet untuk memperluas layanan air ke lahan pertanian.

Pada saat yang sama, jaringan irigasi lama juga direhabilitasi sepanjang 1.353 kilometer, mencakup area 203 ribu hektare lahan eksisting. Upaya ini diklaim mampu memperkuat distribusi air dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional.

Kementerian PU saat ini tengah menyelesaikan pembangunan 15 bendungan baru yang akan menambah cakupan layanan irigasi hingga 184.515 hektare. Untuk daerah yang jauh dari sumber air permukaan, pemerintah membangun 1.805 unit Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) guna melayani lahan seluas 18.424 hektare.

Program Padat Karya Sentuh 3,3 Juta Tenaga Kerja

Selain proyek fisik, Kementerian PU terus mendorong partisipasi masyarakat lewat program padat karya seperti Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Program ini melibatkan warga secara langsung dalam pembangunan irigasi dan infrastruktur desa.

“Melalui infrastruktur berbasis masyarakat, kami melaksanakan program di 11 ribu titik. Sebanyak 9.500 titik merupakan kegiatan P3-TGAI dan sisanya, sekitar 1.900 titik, mencakup program Pamsimas, Sanimas, dan PISEW,” kata Dody. Ia menyebut program tersebut telah menciptakan sekitar 3,3 juta orang harian kerja (OHK) di seluruh Indonesia.

Perkuat Konektivitas Lewat Inpres Jalan Daerah

Kementerian PU juga melaksanakan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Program ini melibatkan kerja sama erat dengan pemerintah daerah, di mana daerah mengusulkan proyek jalan atau jembatan yang perlu direhabilitasi, sementara Kementerian PU membiayai serta mengeksekusi pembangunannya.

“Lebih dari 70 persen proyek IJD diarahkan untuk mendukung kawasan pangan nasional, sedangkan sisanya menopang sektor pariwisata, industri, dan transmigrasi,” kata Dody.

Saat ini, kondisi kemantapan jalan nasional mencapai 95,22 persen. Sementara jalan daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing berada di angka 69,64 persen. Dalam Inpres Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, proyek ini dibagi dalam dua tahap: tahap pertama mencakup pembangunan 711 kilometer jalan dan 148 kilometer jembatan, sedangkan tahap kedua sepanjang 567 kilometer jalan tambahan.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga membangun 43 jembatan gantung di wilayah terpencil. “Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur baja dan kabel, tapi juga jembatan harapan bagi anak sekolah dan pedagang kecil,” tutur Dody.

Sigit Nugroho
Penulis