fin.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan publik yang inklusif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU, Lisniari Munthe, menuturkan hal tersebut saat membuka Forum Konsultasi Publik Kementerian PU Tahun 2025 di Aula Lantai 17, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
Lisniari menjelaskan, paradigma pelayanan publik kini telah bergeser dari sekadar berorientasi pada prosedur menjadi berfokus pada manusia. “Layanan yang berorientasi pada manusia harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Lisniari, Kementerian PU terus berupaya menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan relevan dengan kondisi masyarakat. Ia mencontohkan layanan pembangunan bendungan, irigasi, sekolah rakyat, hingga jembatan gantung yang semuanya langsung menyentuh kepentingan publik.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dan Menteri PU Dody Hanggodo, Lisniari menyebut ada tiga strategi utama dalam penguatan pelayanan publik nasional. Pertama, inovasi layanan berbasis pengguna; kedua, percepatan digitalisasi layanan; dan ketiga, penguatan sistem omnichannel yang mengintegrasikan layanan daring dan luring secara konsisten serta ramah pengguna.
“Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas layanan publik kami. Karena itu, Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang untuk bertukar ide, berbagi pengalaman, dan membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” kata Lisniari.
Kementerian PU saat ini mengelola berbagai layanan, baik secara luring di Gedung Utama lantai 1, maupun daring melalui Contact Center 158 dan WhatsApp 158. Hingga 2025, total layanan yang diberikan mencapai 21.000, terdiri dari 3.472 layanan langsung, 7.878 interaksi melalui Contact Center, dan 9.741 layanan via WhatsApp.
Jenis layanan yang tersedia cukup beragam, mulai dari perizinan penggunaan sumber daya air, sertifikasi jasa konstruksi, hingga konsultasi bangunan gedung dan pemanfaatan jalan tol. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses konsultasi DAK infrastruktur, layanan informasi publik, dan konsultasi teknis pembangunan fasilitas pendidikan maupun keagamaan.
Lisniari berharap, forum tersebut bisa menghasilkan masukan konstruktif agar layanan publik Kementerian PU semakin adaptif dan tepat sasaran. “Kami ingin masyarakat berperan aktif memberikan saran, ide, dan inspirasi untuk memperkuat pelayanan publik di Kementerian PU,” pungkasnya. (*)
:
