fin.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk berperan aktif dalam mendukung kesuksesan Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam pengelolaan sampah berbasis hilir. Energi yang dihasilkan dari proses pengolahan nantinya akan langsung dibeli oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Program ini adalah program yang bagus sekali dan mulia, karena menyelesaikan banyak masalah, tapi juga bisa menguntungkan bagi negara. Siapa yang tahu bahwa sampah bisa menjadi problem, sekarang bisa menjadi opportunity. Tadinya threat, ancaman menjadi opportunity,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Menjadi Energi (Waste to Energy) yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Selasa, 30 September 2025.
Tito menjelaskan, skema PSEL dimulai dengan pengumpulan sampah dari masyarakat untuk kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di sana, sampah akan diproses menggunakan teknologi insinerator alat pembakaran dengan suhu tinggi yang tidak hanya mengurangi volume limbah tetapi juga menghasilkan energi listrik.
Program ini diterapkan secara nasional dan difokuskan di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, serta Bali.
“Menggunakan insinerator dibakar ya, langsung menjadi energi, dibeli oleh PLN. Nah ini penugasan dari Pak Presiden. Sudah keluar Perpresnya, ditugaskan Danantara yang mengerjakan itu. Ini perusahaan negara, kalau ada keuntungan, keuntungan juga buat negara, untuk rakyat,” jelas Tito.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menentukan sebanyak 33 titik lokasi prioritas untuk pembangunan PSEL. Titik-titik ini mencakup daerah yang dikelola secara individual maupun melalui kolaborasi kawasan (aglomerasi), dengan target minimal pengolahan 1.000 ton sampah per hari.
Tito menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memantau pelaksanaan program ini, sementara Pemda diharapkan dapat menyediakan lahan dan sarana pendukung lainnya.
“Dengan adanya program Waste to Energy 33 titik ini, akan membuat problema sampah terutama di daerah-daerah yang paling banyak menyumbang di 33 ini menjadi lebih baik. Di samping melengkapi program-program yang berbasis pada hulu yang melibatkan partisipasi publik,” lanjutnya.
Selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih, PSEL juga meringankan beban pengelolaan sampah yang selama ini ditanggung Pemda, sekaligus berkontribusi terhadap sektor energi melalui pemanfaatan sumber daya terbarukan. Pemerintah pusat bahkan telah menghapus sistem tipping fee, yakni biaya yang dulunya harus dibayarkan Pemda kepada pengelola fasilitas sampah.
“Yang jelas daerah tidak lagi diberikan namanya tipping fee. Tipping fee itu daerah itu harus meng-collect [sampah] dari masyarakat selama ini, setelah itu taruh di pembuangan akhir. Pengelola pembuangan akhir nanti harus dibayar, karena mereka mengelola sampah,” tambah Tito.
Untuk itu, Mendagri mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan agar memberikan dukungan penuh terhadap program ini demi terciptanya lingkungan yang lebih sehat, kota yang bersih, serta ketahanan energi nasional. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan sektor swasta merupakan kunci keberhasilan program ini.
“Jadi mohon dukungan lah dari semua pihak, masyarakat untuk program yang sangat bagus seperti ini. Dan jangan khawatir, sudah banyak praktik menunjukkan bahwa dengan metode insinerator dibakar, juga ada teknologi untuk membuatnya tidak menjadi polusi udara,” tandasnya.
Acara Rakornas ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, antara lain CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani; Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung; Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X; Gubernur Bali I Wayan Koster; serta sejumlah kepala daerah dari berbagai kota dan kabupaten terkait.
(Anisha Aprilia)
