PHK Ribuan Karyawan Gudang Garam, Ekonom Soroti Rokok Ilegal dan Kebijakan Cukai

fin.co.id - Keputusan PT Gudang Garam Tbk merumahkan ribuan karyawan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil menimbulkan perhatian besar. Para ekonom menilai langkah ini tidak bisa dilepaskan dari dua persoalan utama: peredaran rokok ilegal yang makin meluas serta kebijakan cukai tembakau yang dinilai tidak tepat sasaran.

Rokok Ilegal Rugikan Industri Legal

Ekonom senior Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis (PKEB), Dr. Budi Santoso, menyebut maraknya rokok ilegal sebagai pukulan telak bagi produsen resmi. “Rokok ilegal tidak membayar cukai, sehingga harganya jauh lebih murah di pasaran. Konsumen, terutama dari kelompok menengah ke bawah, cenderung memilih yang murah,” ujarnya kepada Disway.id, Minggu 7 September 2025.

Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memang menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi menurut Budi, hal itu belum cukup. Ia menilai peredaran rokok ilegal ibarat fenomena gunung es. “Yang tertangkap hanya sebagian kecil, sedangkan jaringan distribusinya sangat luas dan terstruktur,” tambahnya.

Kebijakan Cukai Dinilai Tidak Efektif

Kritik juga datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Ia menilai kenaikan cukai tembakau yang agresif justru menekan industri. “Harga rokok legal makin mahal. Konsumen akhirnya mencari alternatif lebih murah, yaitu rokok ilegal. Dampaknya, penerimaan negara tidak optimal dan pasar gelap berkembang,” jelas Bhima.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan intensifikasi cukai. Ia mendorong ekstensifikasi dengan memperluas objek cukai baru, bukan sekadar menekan industri padat karya. “Kebijakan cukai harus seimbang, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap rokok ilegal,” tegasnya.

Dampak PHK terhadap Ekonomi Daerah

PHK massal Gudang Garam diperkirakan memberi efek domino pada ekonomi lokal, terutama Kediri, Jawa Timur, yang menjadi basis operasional perusahaan. “Ribuan orang kehilangan pekerjaan, daya beli menurun, dan sektor usaha mikro ikut tertekan. Ini jelas memperlambat roda ekonomi daerah,” kata Budi.

Ia menegaskan, persoalan ini bukan hanya masalah internal perusahaan, melainkan isu nasional. “Jika tidak ditangani serius, gelombang PHK bisa meluas ke sektor lain yang menghadapi tantangan serupa,” tutupnya. (Hasyim Ashari)