fin.co.id – Plt. Lurah Cipinang Muara, Jakarta Timur, Agung Budi Santoso membantah adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan menyusul tudingan yang disuarakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis.
Rekrutmen PPSU Dipastikan Sesuai Prosedur
Dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, 17 Juli 2025, Agung menyatakan bahwa pihak kelurahan sudah mengecek ke lapangan dan belum menemukan bukti adanya pungli. Ia memastikan bahwa proses perekrutan PPSU di Kelurahan Cipinang Muara berjalan sesuai tahapan dan tidak ada permainan dari pihak internal kelurahan.
"Nggak ada. Saat ini kami teman-teman sedang mencari kebenaran dari informasi di lapangan. Karena kami memang tidak ada permainan dengan perekrutan PPSU di Cimura (Cipinang Muara)," kata Agung.
Pelamar Membludak, Kebutuhan Hanya Satu Orang
Agung mengungkapkan bahwa kuota tenaga PPSU yang dibutuhkan di Cipinang Muara hanya satu orang. Namun, jumlah pelamar yang datang ke kelurahan mencapai 137 orang. Ia menegaskan, apabila dari hasil penelusuran ditemukan oknum yang melakukan pungli, pihaknya tidak akan segan menindak sesuai aturan yang berlaku.
"Sepengetahuan kami sudah sesuai dengan tahapan yang ada," tambahnya.
DPRD DKI Jakarta Ungkap Dugaan Pungli Saat Reses
Sebelumnya, dugaan pungli ini mencuat setelah anggota DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengungkapkan adanya keluhan dari warga saat dirinya melakukan reses di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ali menyampaikan hal ini dalam Rapat Paripurna penandatanganan MoU Perubahan APBD dan KUA-PPAS 2025 pada Rabu (16/7/2025).
"Saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wakil Gubernur. Ini zalim, sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," ujarnya.
DPRD Desak Sidak, Wagub DKI Janji Tindak Tegas
Menanggapi pernyataan tersebut, Ali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kelurahan guna memastikan tidak terjadi praktik pungli dalam rekrutmen PPSU.
"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," tegas Ali.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pun langsung merespons hal itu dengan serius. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah cepat bila terbukti ada pungli.
"Kita udah wanti-wanti itu. Jadi langsung ditindak aja," ujar Rano.
Rekrutmen PPSU Dibuka Serentak di 239 Kelurahan
Sebagai informasi, rekrutmen tenaga PPSU dilakukan secara serentak sejak 23 Juni 2025 di 239 kelurahan se-DKI Jakarta. Total kebutuhan tenaga PPSU yang dibuka mencapai 1.023 orang. Program ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan kebersihan dan infrastruktur lingkungan di tingkat kelurahan. Namun, sorotan terhadap dugaan pungli membuat proses seleksi ini menjadi perhatian publik. (Cahyono)
