fin.co.id - Program Sekolah Rakyat resmi memasuki tahap uji coba pada Senin, 14 Juli 2025, dengan lokasi perdana di Cibinong, Jawa Barat. Proyek pendidikan inklusif ini dirancang untuk memberikan akses belajar gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lalu, bagaimana kesiapan pemerintah dalam pelaksanaannya?
Siapa yang Menginisiasi dan Kapan Dimulai?
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan menjalani uji coba perdana di Cibinong. Menurutnya, pelaksanaan simulasi pembelajaran ini akan berlangsung mulai Senin, 14 Juli 2025, dan menjadi langkah awal menuju peluncuran nasional.
“Kita akan mulai uji coba Sekolah Rakyat di Cibinong. Pembelajaran simulasi ini InsyaAllah pada akhir bulan akan mencakup 100 titik dan siap diresmikan langsung oleh Presiden pada awal Agustus,” kata Cak Imin saat ditemui wartawan di Jakarta, Minggu, 13 Juli 2025.
Apa Itu Sekolah Rakyat dan Siapa yang Bisa Ikut?
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera. Pemerintah menggunakan data desil 1 sebagai acuan, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Karena itu, tidak ada sistem pendaftaran umum dalam program ini.
“Anak didiknya kita jemput langsung. Mereka terdata berdasarkan data desil 1, jadi tidak perlu daftar. Yang belum dijemput, harap bersabar,” terang Cak Imin.
Bagaimana Kesiapan Tenaga Pengajar?
Menjawab kekhawatiran terkait tenaga pendidik, Cak Imin memastikan bahwa seluruh kebutuhan tenaga pengajar telah terpenuhi. Ia menyebut bahwa meskipun tidak hafal jumlah pastinya, pemerintah sudah mengantisipasi kebutuhan guru untuk 100 titik lokasi Sekolah Rakyat.
“Soal guru, semuanya sudah siap. Jumlahnya mungkin saya nggak hafal persis, tapi sudah terpenuhi semua,” ujarnya.
Respons DPR: Seleksi Harus Ketat dan Anggaran Ditambah
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyambut baik inisiatif Sekolah Rakyat, namun menyoroti perlunya seleksi yang ketat agar program ini benar-benar menyasar kelompok yang tepat. Ia khawatir jika mekanisme tidak jelas, justru mereka yang benar-benar membutuhkan malah terlewat.
“Sekolah rakyat ini untuk anak-anak dari keluarga miskin. Jadi, seleksi harus tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Wachid menekankan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya berhenti pada anak-anak, tetapi juga harus menyasar orang tua mereka. Menurutnya, kemandirian orang tua akan menjadi fondasi agar program ini memberikan dampak jangka panjang.
Baca Juga
“Perhatian juga harus pada orang tua. Kemandirian mereka penting agar program pendidikan ini berkelanjutan,” tambahnya.
