Kementerian PU Rotasi 6 Pejabat Eselon I, Targetkan Tekan Kebocoran Anggaran

fin.co.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merotasi enam pejabat eselon I sebagai langkah penyegaran organisasi dan upaya menekan kebocoran anggaran. Langkah ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo untuk mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Rotasi tersebut meliputi posisi Sekretaris Jenderal yang kini dijabat Wida Nurfaida, Inspektur Jenderal dijabat Maulidya Indah Junica, Dirjen Sumber Daya Air oleh Dwi Purwantoro, Dirjen Prasarana Strategis oleh Bisma Staniarto, Dirjen Bina Konstruksi oleh Boby Ali Azhari, serta Kepala BPSDM dipegang Apri Artoto.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan rotasi ini penting agar Kementerian PU semakin lincah menghadapi tantangan, terutama dalam upaya menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang kini masih berada di atas angka 6.

“Presiden Prabowo sudah tegas menginstruksikan bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan segera, bukan tahun depan. Kami di Kementerian PU berkomitmen menindaklanjuti arahan itu secara efektif dan cepat,” ujar Dody dalam keterangan pers, Jumat, 4 Juli 2025.

Dody mengungkapkan, saat ini Kementerian PU juga tengah menangani sejumlah persoalan hukum. Termasuk proses hukum di Balai Besar Wilayah Sungai Bangka Belitung, yang diperkirakan menyebabkan kebocoran anggaran hingga 40 persen. Selain itu, terdapat kasus OTT KPK di Sumatera Utara yang melibatkan aparatur di lingkup kementerian.

Akibat kasus ini, enam ASN dinonaktifkan, terdiri dari lima orang di Bangka Belitung dan satu orang di Sumatera Utara. “Kami juga mengganti dua level pejabat di atasnya agar proses hukum berjalan tanpa hambatan,” ungkap Dody.

Meski mengakui langkah rotasi bisa berdampak pada sedikit penurunan penyerapan anggaran, Dody menilai itu bukan masalah asalkan kualitas dan efisiensi proyek tetap terjaga.

“Kita perlu fokus pada efisiensi belanja infrastruktur. Kalau ada pekerjaan yang bisa dikerjakan swasta, serahkan ke swasta. Tujuan kita jelas, ICOR harus turun di bawah 6,” katanya.

Ia juga berterima kasih kepada aparat penegak hukum dan media yang membantu menjaga integritas di tubuh Kementerian PU.

“Tanpa bantuan KPK, Jaksa, Polisi, dan teman-teman media, Kementerian PU tak akan bisa menjadi kementerian yang diharapkan Presiden Prabowo,” tutup Dody. (*)