fin.co.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Tangerang mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, pada Senin 16 Juni 2025.
Kedatangan himpunan nelayan tersebut untuk beraudiensi sebagai tindak lanjut atas surat yang sebelumnya dikirimkan HMNI kepada DPRD membahas potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir.
Ketua HMNI Kabupaten Tangerang, Muhamad Jembar, menyampaikan bahwa audiensi tersebut bertujuan mempererat sinergi antara masyarakat nelayan dan pihak legislatif, terutama dalam hal kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan.
"Kami mengapresiasi dukungan legislatif terhadap masyarakat nelayan. Melalui pertemuan ini, kami ingin menyampaikan berbagai aspirasi dan potensi sektor kelautan yang bisa digarap secara optimal," ujarnya.
Namun, HMNI juga menyampaikan kritiknya terhadap pelaksanaan Pokir (Program Kegiatan Prioritas) yang dinilai tidak berpihak kepada nelayan.
Menurut HMNI, alokasi Pokir lebih banyak menguntungkan pengusaha kontraktor dan kelompok konstituen tertentu, sementara kebutuhan riil masyarakat seperti bantuan sosial, nelayan, sekolah, dan lain-lain tidak terpenuhi.
Mohamad Jembar mengungkapkan kekhawatirannya atas kurangnya transparansi dalam pelaksanaan Pokir dan mendesak pemerintah daerah serta DPRD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
"Pokir harus dijalankan dengan transparan dan adil. Jika tidak ada perubahan, kami siap membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum dan lembaga anti-korupsi," ujarnya dengan tegas.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menyambut baik kehadiran HMNI dan menyatakan komitmennya dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada nelayan.
"Kami siap mendukung langkah-langkah strategis untuk memberdayakan nelayan lokal. Potensi perikanan Kabupaten Tangerang sangat besar dan harus dikelola secara berkelanjutan dan berbasis kesejahteraan," jelas Amud.
