Provinsi Banten Tertinggi Kemandirian Fiskal 2024, Gubernur Usul Regulasi Pajak Investasi

fin.co.id - Di tengah sorotan nasional soal tata kelola keuangan daerah, Provinsi Banten justru mencatatkan prestasi membanggakan. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizawi Karsayuda, menyebut Banten sebagai provinsi dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia pada tahun 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan para kepala daerah yang digelar di Gedung Nusantara III, Senin, 28 April 2025.

“Provinsi Banten adalah provinsi dengan kemandirian fiskal tertinggi tahun 2024 di Indonesia,” ujar Rifqinizawi.

Banten Bisa Mandiri Berkat Pajak Kendaraan

Dalam forum tersebut, Gubernur Banten Andra Soni turut memaparkan angka kemandirian fiskal daerahnya yang mencapai 70,69 persen. Artinya, sebagian besar pendapatan Banten berasal dari sumber-sumber dalam negeri, terutama Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Rasio kemandirian kami adalah Pendapatan Asli Daerah dibandingkan total pendapatan daerah. Tahun ini angkanya mencapai 70,69 persen,” jelas Andra Soni.

Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun di balik capaian ini, ada kegelisahan lain yang mencuat: soal pembagian pajak dari industri yang beroperasi di Banten.

Pajak Investasi Masuk Jakarta, Banten Cuma Kebagian Dampaknya?

Gubernur Andra Soni menyoroti sebuah ironi. Meski Banten jadi salah satu provinsi tujuan investasi terbesar di Indonesia, pajak dari kegiatan usaha di wilayahnya justru banyak tercatat di Daerah Khusus Jakarta.

“Industri dibangun di Banten, tapi pelaporan pajaknya ke Jakarta. Akibatnya, bagi hasil masuk ke DK Jakarta,” katanya.

Ia pun mengusulkan agar ada regulasi khusus yang mengatur bagi hasil investasi secara lebih adil. Menurutnya, hal ini tidak hanya terjadi di Banten, tapi juga dialami banyak daerah lain yang menjadi lokasi investasi, namun tidak menikmati manfaat fiskalnya secara maksimal.

Ekonomi Banten Terus Tumbuh, Tapi Tantangan Belum Usai

Selain bicara fiskal, Andra Soni juga menyampaikan gambaran kondisi makro ekonomi Banten. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tercatat 4,79 persen dan sedang diakselerasi menuju target nasional 8 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,35. Sementara angka kemiskinan menurun jadi 5,70 persen per September 2024, lebih baik dari tahun sebelumnya. Inflasi juga terkendali di angka 1,88 persen (YoY), jauh lebih rendah dibanding 2023. Angka pengangguran pun turun menjadi 7,68 persen.

Semua ini menunjukkan tren positif di Provinsi Banten. Namun, persoalan keadilan fiskal dan distribusi hasil pajak tetap menjadi catatan penting yang butuh perhatian pemerintah pusat. (ADV)