fin.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung penanganan banjir di Indonesia. Melalui perencanaan tata ruang dan pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam mengurangi risiko banjir, terutama di kawasan Jabodetabek-Punjur.
Menurut Wamen Ossy, keberhasilan penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu pihak, tetapi harus melalui sinergi dan kolaborasi. “Kita harus bersama-sama mencari solusi, bukan saling menyalahkan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis, 27 Maret 2025.
Tantangan Implementasi Tata Ruang
Penanganan banjir di Jabodetabek-Punjur telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Perpres 60 Tahun 2020. Namun, Wamen Ossy menyoroti bahwa tantangan utama ada pada implementasi dan pengawasan di daerah. “Kita punya grand design yang komprehensif, tetapi perbedaan kebijakan antar daerah sering menjadi kendala,” jelasnya.
Salah satu langkah konkret yang sedang dijalankan pemerintah adalah normalisasi Sungai Ciliwung, yang direncanakan mulai dieksekusi setelah penetapan lokasi pada April 2025. Kementerian ATR/BPN juga mendukung upaya pengamanan badan air, termasuk penertiban pelanggaran tata ruang di sepanjang sungai.
Tiga Langkah ATR/BPN dalam Penanganan Banjir
Untuk memperkuat upaya pengendalian banjir, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan tiga strategi utama:
Revisi Rencana Tata Ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar sesuai dengan kondisi terbaru.
Baca Juga
Sertipikasi tanah di kawasan badan air guna mencegah alih fungsi lahan yang memperburuk banjir.
Pengadaan Tanah untuk proyek pengendalian banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Kami siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pengadaan tanah, terutama untuk kepentingan umum dan mitigasi bencana,” tegas Wamen Ossy.
Komitmen Pemerintah dalam Pencegahan Banjir
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya pendekatan berbasis ekosistem dalam menangani risiko banjir. "Kita perlu strategi yang menyeluruh dari hulu ke hilir, bukan pendekatan yang terkotak-kotak," ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Jakarta, Gubernur Banten, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait. (*)
