Gaya Arogansi Komunikasi Pejabat Publik: Tanda Kemunduran Demokrasi dan Hilangnya Kepercayaan Masyarakat

3. Kemunduran Demokrasi dan Menguatnya Otoritarianisme.

Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi kritik dan diskusi terbuka. Ketika pejabat terbiasa merespons kritik dengan sikap merendahkan, ini bisa menjadi tanda awal kemunduran demokrasi dan mengarah pada sistem pemerintahan yang semakin otoriter.

C. Perlunya Evaluasi Komunikasi Pejabat Publik untuk Demokrasi yang Lebih Sehat

Untuk mencegah semakin memburuknya situasi ini, menurut saya ada beberapa langkah yang harus segera diambil:

1. Pejabat Publik Harus Mengedepankan Etika Komunikasi

Kritik adalah bagian dari demokrasi. Pejabat seharusnya belajar merespons kritik dengan bijak dan profesional, bukan dengan emosi atau sikap meremehkan.

2. Pemerintah Harus Lebih Transparan dan Akuntabel

Jika kritik terus bermunculan, itu artinya ada masalah yang harus diperbaiki. Pemerintah harus terbuka dalam menjelaskan kebijakan dan mendengarkan suara rakyat.

3. Media dan Masyarakat Harus Terus Kritis

Media massa dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi komunikasi pejabat publik. Jangan biarkan sikap arogan ini menjadi budaya yang normal. Kritik yang membangun harus terus disuarakan.

D. Saatnya Pejabat Publik Berbenah

Indonesia adalah negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dialog terbuka antara pemerintah dan rakyat. Ketika pejabat mulai kehilangan kepekaan dalam berkomunikasi, itu adalah tanda bahaya bagi masa depan demokrasi kita.

Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan bijak, bukan yang merendahkan mereka. Sudah saatnya pejabat publik berbenah dan mulai memahami bahwa kritik bukanlah ancaman, melainkan masukan berharga untuk membangun negara yang lebih baik. (Muhammad Faisal Dzulfahmi)