Danantara dan Kontroversi Pembentukannya: Kekuasaan Besar, Pengawasan Minim, dan Bayang-Bayang Skandal 1MDB

Ini menandakan adanya kekuasaan kelembagaan yang sangat besar, namun dengan pengawasan yang minim. 

Dalam aturan kelembagaan yang ada, Danantara tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas yang sama seperti BUMN pada umumnya. 

Bahkan, dalam Undang-Undang yang mengatur badan ini, disebutkan bahwa kerugian yang dialami Danantara tidak akan dianggap sebagai kerugian negara.

Implikasi dari aturan ini cukup serius. Tanpa sistem check and balances yang memadai, ada kemungkinan besar penyalahgunaan wewenang. 

Ini juga membuka peluang bagi Danantara untuk dijadikan alat kepentingan politik atau ekonomi tertentu tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas. 

Tanpa keterlibatan penuh dari lembaga-lembaga pengawasan seperti DPR, BPK, atau KPK, publik akan sulit mendapatkan transparansi atas bagaimana uang negara dikelola oleh badan ini.

Danantara dan Potensi Skandal 1MDB Malaysia

Untuk memahami risiko yang dihadapi Danantara, kita bisa belajar dari skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang mengguncang Malaysia. 

1MDB didirikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak sebagai badan investasi strategis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia. 

Namun, dalam praktiknya, lembaga ini menjadi ajang korupsi besar-besaran, dengan miliaran dolar hilang karena disalahgunakan oleh elite politik dan kroni-kroninya.

Kesamaan antara 1MDB dan Danantara cukup mencolok. 

Keduanya sama-sama lembaga yang diciptakan pemerintah dengan klaim untuk mengelola investasi nasional, tetapi dengan pengawasan yang lemah dan kekuasaan yang sangat terpusat. 

Skandal 1MDB menunjukkan bagaimana dominasi politik atas suatu lembaga bisa menggantikan prinsip rule of law. 

Di Malaysia, investigasi terhadap 1MDB baru berjalan ketika tekanan internasional meningkat, bukan karena ada mekanisme pengawasan domestik yang kuat.

Kekhawatiran yang sama berlaku untuk Danantara.