fin.co.id - Hamas, kelompok perlawanan Palestina di Gaza, menyatakan telah mengadakan dialog dengan pejabat Mesir guna membahas pembentukan pemerintahan persatuan nasional di Jalur Gaza.
Menurut pernyataan tersebut, delegasi Hamas bertemu dengan Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad, di Kairo.
Agenda pertemuan meliputi implementasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pembahasan perjanjian pertukaran tahanan dengan Israel.
Diskusi juga mengangkat isu pelanggaran terhadap gencatan senjata serta pentingnya memastikan Israel mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati secara penuh.
Pembahasan lain menekankan upaya restrukturisasi di Palestina, termasuk pembentukan pemerintahan persatuan nasional di Gaza atau komite pendukung masyarakat.
Sementara itu, Israel menolak keterlibatan Hamas maupun Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza pascakonflik. Di sisi lain, rakyat Palestina menentang segala bentuk campur tangan asing dalam urusan internal mereka.
Baca Juga
Pada 3 Januari, Hamas mengundang Fatah yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas untuk bergabung dalam pembentukan komite pendukung masyarakat dalam mengelola Gaza.
Tahap pertama gencatan senjata selama enam pekan, dimulai 19 Januari, telah menghentikan serangan Israel yang menewaskan lebih dari 47.300 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Konflik tersebut juga menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang serta menciptakan krisis kemanusiaan besar-besaran.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan pejabat pertahanan, Yoav Gallant, atas kejahatan perang di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresi militernya di wilayah tersebut. (Anadolu)
