GMNI Tangerang Kutuk Aksi Penjegalan oleh Preman dan Oknum Aparat Saat Protes Pembangunan PIK 2

fin.co.id - 23/01/2025, 12:50 WIB

GMNI Tangerang Kutuk Aksi Penjegalan oleh Preman dan Oknum Aparat Saat Protes Pembangunan PIK 2

GMNI Kabupaten Tangerang Bentangkan Spanduk Meminta Dalang Pemagaran Laut Diusut Tuntas. (Rikhi Ferdian)

fin.co.id -  Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang mengutuk tindakan penjegalan dan intimidasi oleh preman dan oknum aparat kepolisian di jalan masuk Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Sekjen DPC GMNI Kabupaten Tangerang, Teguh Maulana, menuturkan beberapa kelompok Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI melaksanakan aksi mimbar rakyat yang rencananya digelar di wilayah Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji.

"Rencana titik aksi memang di kawasan Desa Kohod dengan target menggelar Mimbar Rakyat di hadapan Kementerian dan stakeholder terkait, karena informasi yang kami dapatkan mereka akan melaksanakan giat disana," kata Teguh, Kamis 23 Januari 2025.

Akan tetapi, lanjutnya, terdapat upaya penjegalan bahkan sebelum GMNI memasuki kawasan tersebut. Menurutnya berbagai akses jalan diblokir dengan cara dijaga ketat oleh terduga preman dengan dibantu oleh oknum aparat.

Padahal menurut Teguh mahasiswa hanya ingin menyampaikan pendapat dan aspirasi rakyat yang terdzolimi akibat kebengisan pola pembangunan PIK 2 dalam konsep Mimbar Rakyat sesuai dengan amanat konstitusi dan UU Nomor 9 Tahun 1998.

"Selain itu, kondisi disana juga sangat memprihatinkan. Menurut informasi lanjutan bahwa Kementerian saat itu berada di pantai Tanjung Pasir dan ketika Kementerian beranjak dari sana, blokade dan penjegaan tersebut masih berlanjut. Bahkan ada kader kami yang sampai dikejar oleh oknum diduga preman ketika memasuki kawasan Desa Kohod," tuturnya.

GMNI menilai bahwa hal-hal ini sudah menjadi pola yang terstruktur dan sistematis untuk mengamankan pembangunan PIK 2 yang sampai hari ini menuai banyak polemik yang tak kunjung selesai.

Reklamasi dinilai oleh para Nelayan hanya akan dinikmati oleh asing dan para kapitalis, sebaliknya hal itu hanya akan memberikan dampak negatuif bagi para Nelayan.

"Tangkap dan adili dalang pemagaran laut ilegal dan penerbitan alas hak di laut jawa Pesisir Utara Kab. Tangerang, pemerintah juga harus bertindak tegas, karena kami sudah skeptis melihat kinerja Pemda Kab. Tangerang yang tidak memiliki ketegasan mengenai tindakan dan kajiannya," tegasnya.

Senada, Saepul Bahri selaku koordinator lapangan aksi Mimbar Rakyat sangat mengecam keras tindakan premanisme yang ada di Desa kohod. Pihaknya juga mendesak kepada kapolres metro kota Tangerang untuk mengevaluasi para anggotanya yang seolah membiarkan aksi premanisme tersebut.

"Harusnya aparat kepolisian mengayomi kami, bukan sebaliknya. Dalam waktu dekat, kami akan kembali lagi dengan eskalasi masa yang jauh lebih banyak," tandasnya.

Rikhi Ferdian Herisetiana
Penulis