fin.co.id - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menanggapi kasus keracunan 40 siswa SDN Dukuh 3 Sukoharjo, Jawa Tengah, setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis dari pemerintah. Menurutnya, tindakan preventif sangat penting untuk dilakukan pada program yang berdampak bagi masyarakat luas tersebut.
"Kemudian ada yang terjadi di lapangan tentu kita harus mengerti, bahwa kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif yang lebih terukur di masa depan," kata Taruna ketika ditemui di kantor BPOM, Jakarta, Jumat 17 Januari 2025.
Sehingga, kata Taruna, program ini bisa terus terlaksana secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menegaskan, dukungannya kepada program ini agar berjalan maksimal dan berkelanjutan berdasarkan otoritas yang dimiliki.
"Jujur yang saya ingin katakan bahwa Badan POM tentu ingin dilibatkan secara formal. Oleh karena itu, kami sekarang ini lagi menunggu proses MoU (Memorandum of Understanding) antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Badan Gisi Nasional," tuturnya.
Perjanjian hitam di atas putih ini sangat penting, kata dia, agar dapat dipertanggungjawabkan terutama yang berkaitan dengan anggaran.
"Supaya tim kami di seluruh Indonesia bisa efektif untuk melakukan proses pencegahan. Proposal kami ada 19 item yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis ini," paparnya.
Jelang penandatanganan MoU ini, Taruna mengaku pihaknya telah bertemu secara rutin dengan Badan Gizi Nasional, bahkan terhitung seminggu dua kali.
Baca Juga
"Bukan hanya dilibatkan programnya, tapi orangnya kami sudah di sana. Sekarang tinggal yang kita ingin bahasakan adalah hitam di atas putihnya, yaitu berupa MoU. Itu belum tertandatangani. Saya kira dalam waktu dekat bisa," pungkasnya.
(Ann)
