fin.co.id - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol akhirnya ditangkap oleh penyidik pengadilan di negara tersebut atas kasus deklarasi darurat militer pada Desember 2024 lalu.
Sebelum Yoon Suk Yeol ditangkap, dia sebelumnya telah dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember 2024 lalu, dia didakwa atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sejurus kemudian, penyidik melakukan penggeledahan di kediamannya.
Dilansir dari Yonhap, penyidik Korsel membawa Yoon Suk Yeol dari kediaman kepresidenan untuk diperiksa.
Peristiwa ini menandai pertama kalinya kepala negara Korsel yang masih menjabat, meski jabatannya ditangguhkan, ditangkap otoritas hukum.
"Perintah penangkapan Yoon telah dilaksanakan pada pukul 10:33 waktu setempat," demikian dinyatakan Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Korsel (CIO).
Iring-iringan kendaraan yang membawa Yoon tampak berangkat dari kompleks kepresidenan di Seoul tengah ke kantor CIO di Gwacheon di selatan Seoul.
Baca Juga
Yoon kemudian terlihat keluar dari mobil dan memasuki kantor CIO untuk diperiksa. Para penyidik kemudian mengajukan perintah untuk menahannya dalam 48 jam.
Yoon disebut akan ditahan di lokasi penjara di Uiwang dekat kantor CIO usai diperiksa.
Yoon dituduh memerintahkan mobilisasi militer ke Gedung Majelis Nasional setelah menyatakan darurat militer pada 3 Desember 2024. Mobilisasi militer itu demi menghalangi anggota parlemen mencabut pernyataan darurat itu.
Yoon saat itu mengatakan, deklarasi darurat militernya adalah tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memperingatkan partai oposisi menghentikan apa yang ia sebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif.
Dalam rekaman video yang dirilis usai penangkapannya, Yoon tetap melawan. Sembari menyebut penyelidikannya adalah ilegal, ia menyatakan keputusannya hadir dalam pemeriksaan CIO hanyalah untuk mencegah pertumpahan darah.
Penahanan Yoon berlangsung setelah negosiasi antara penyidik dengan perwakilan pihak Yoon mengenai cara-cara melakukan penahanan dan membawanya untuk diperiksa.
"Tak seperti saat percobaan pertama kami, kini tak ada personel maupun staf Dinas Keamanan Presiden yang menolak pelaksanaan (perintah penangkapan)," ucap seorang pejabat CIO.
"Tak ada bentrokan fisik yang terjadi hari ini," kata dia.
