fin.co.id - Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto penggunaan dana zakat untuk mendanai program makan bergizi gratis sangat memalukan.
Pasalnya, kata Putranto, Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program MBG sebesar Rp71 triliun, yang diperuntukkan bagi siswa, ibu hamil, dan pesantren.
"Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun," kata Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 15 Januari 2025.
"Jadi, nggak ada yang ngambil dari zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu kami," lanjut dia.
Kendati demikian, Putranto mengatakan dirinya belum mendengar secara langsung mengenai usulan pembiayaan MBG menggunakan dana zakat.
Ia menyerahkan keputusan terkait program tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Semua itu dari bapak presiden yang menentukan itu jadi sabar ya," ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat melalui Zakat infaq dan sedekah (ZIS).
Menurutnya, selama ini sudah banyak masyarakat kelas menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan bantuan makanan kepada anak sekolah.
"Kami percaya Masyarakat juga ingin bergotong royong untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG pemerintah. Bagi kami dalam Program MBG terkandung misi kemanusiaan yang universal. Bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program MBG menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka," ujar Sultan dalam keterangannya, Senin, 13 Januari 2025.
Mantan aktivis KNPI itu mengatakan, di sisi lain pihaknya menyadari pemerintah tentu masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam mensukseskan program ini.
Dia merasa partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat adalah cara yang perlu disiapkan oleh pemerintah.
"Sebagai bangsa yang terkenal dermawan, dukungan pembiayaan terhadap kebudayaan pokok masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah. Tinggal bagaimana pemerintah mampu menyiapkan skema pengumpulan dana hibah, Zakat infaq dan sedekah tersebut dengan manajemen yang akuntabel dan transparan," tegasnya.
Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong agar pemerintah perlu memanfaatkan potensi zakat yang besar melalui lembaga-lembaga ZIS khususnya Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Dana ZIS bisa memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG.
"Pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif agar program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan semangat gotong royong. Kami percaya masyarakat juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU akan menyambut baik dan mendukung penuh inovasi pembiayaan yang kami usulkan ini," tutupnya.
