Megawati Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo Atas Pemulihan Nama Baik Soekarno

fin.co.id – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas pencabutan TAP MPRS Nomor XXXII/MPRS/1967 yang selama ini menodai nama baik Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Namun, apakah pemulihan nama baik Bung Karno ini menandakan berakhirnya pergulatan sejarah yang tak pernah benar-benar selesai?

Megawati mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas keputusan MPR yang akhirnya menghapuskan tuduhan pengkhianatan terhadap Soekarno yang telah berlangsung selama lebih dari lima dekade.

"Saya atas nama pribadi dan keluarga besar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR 2019-2024," ungkap Megawati dalam pidatonya pada HUT PDIP ke-52, Jumat, 10 Januari 2025.

Namun, meskipun keputusan ini merupakan langkah besar untuk meluruskan sejarah, pernyataan Megawati mengundang pertanyaan lebih dalam tentang ketidakadilan yang pernah dirasakan oleh keluarga besar Soekarno.

Berapa banyak keputusan politik yang terlewatkan? Dan kenapa baru sekarang ada perhatian terhadap pencabutan keputusan yang menandai penghianatan terhadap negara?

TAP MPRS Nomor XXXII/MPRS/1967 telah menuduh Bung Karno bersekutu dengan PKI, sebuah tuduhan yang tidak pernah melalui proses hukum yang adil.

Hanya pada 2024, setelah lebih dari 57 tahun, keputusan ini dibatalkan, dan tuduhan tersebut dianggap tidak terbukti secara yuridis.

MPR, melalui Ketua Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak lagi berlaku, mengingat tidak ada bukti yang sah tentang keterlibatan Soekarno dengan PKI.

Namun, apakah kita benar-benar percaya bahwa peninjauan kembali ini mencerminkan kesadaran politik yang tulus?

Bamsoet juga menegaskan bahwa penghapusan TAP MPRS ini seharusnya membawa pemulihan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara Indonesia.

"Kami berkomitmen untuk mengawal pemulihan hak-hak Bung Karno yang selama ini terabaikan," ujarnya.

Namun, kenyataannya, berapa banyak tokoh sejarah lainnya yang nasibnya belum sepenuhnya jelas? Keputusan yang diambil bukan hanya soal Soekarno, melainkan menyentuh siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kelambanan ini.

Kritik tajam juga datang dari Megawati yang meminta agar tuduhan serupa tidak lagi diberikan tanpa dasar yang kuat.

"Jangan begini lagi. Kalau memang salah, ya harus salah. Jangan ada politisasi," tegas Megawati.