fin.co.id - Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK-2 yang tengah dibangun di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi sorotan.
Pada Rabu, 8 Januari 2025, sejumlah kelompok massa melaksanakan aksi protes menentang pembangunan proyek besar ini.
Aksi tersebut bukan hanya mengundang ketegangan, tetapi juga memicu perselisihan antara warga lokal dan kelompok massa luar daerah yang terlibat dalam demonstrasi.
Aksi Protes Memicu Ketegangan Antara Warga dan Kelompok Massa
Pernyataan sikap yang disampaikan oleh kelompok massa itu berujung pada kericuhan. Warga setempat berusaha keras menghentikan kegiatan demonstrasi yang mereka anggap tidak relevan dengan kepentingan mereka.
"Mereka datang dari luar daerah, kenapa tidak demo di DPR saja? Kenapa harus di sini?" ucap Saepudin, seorang warga Desa Keramat, dengan nada geram. Ia merasa bahwa kelompok massa tersebut tidak memahami konteks lokal dan justru memperburuk situasi dengan membawa isu SARA yang sensitif.
Ketegangan semakin memuncak ketika warga setempat berusaha menghalau kelompok massa yang menentang proyek PSN PIK-2.
Di tengah situasi yang memanas, aparat kepolisian turun tangan untuk melerai kedua kelompok agar tetap menjaga ketertiban.
Baca Juga
Namun, meski sudah ada upaya dari pihak berwajib, aksi saling dorong dan ketidakpuasan warga setempat tetap mewarnai hari itu.
Warga Setempat Menyatakan Keberatan terhadap Aksi Penolakan
Saepudin menegaskan bahwa penolakan terhadap pembangunan PSN PIK-2 justru merugikan masyarakat setempat.
"Kami di sini bukan membela Agung Sedayu, tapi kami lebih mementingkan keamanan dan kondusivitas. Jangan adu domba kami dengan isu-isu yang tidak ada kaitannya dengan kami," tegas Saepudin.
Keberatan warga semakin menguat ketika mereka menemukan bahwa sebagian besar peserta aksi tidak berasal dari daerah tersebut.
"Tadi ada seorang ibu-ibu yang bawa baliho bertuliskan 'jangan rampas tanah kami'. Ketika saya tanya asalnya, dia bilang dari Jakarta. Tapi dia tidak bisa menunjukkan bukti kalau tanah yang terdampak ada di sini," jelas Saepudin, menanggapi dugaan ketidaktahuan massa aksi mengenai permasalahan lokal.
Koordinator Aksi: Pembangunan PSN PIK-2 Mengganggu Kehidupan Warga
Di sisi lain, Menu Ulandari, koordinator aksi penolakan, mengungkapkan bahwa pembangunan PSN PIK-2 dianggap mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ia mengklaim bahwa sebagian besar warga—sekitar 70 hingga 80 persen—menolak proyek tersebut. "Laut diuruk, kali diuruk, dan tembok tinggi dibangun untuk memisahkan rakyat biasa dari eksekutif. Kami merasa ini tidak adil dan merugikan kehidupan kami," ujar Menu dengan tegas.
Menurutnya, keberadaan PSN PIK-2 akan menciptakan jarak yang lebih besar antara kelas sosial, memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada.
