Selain itu, ketentuan lainnya memiliki luas lahan maksimal 2 hektar, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.
“Kita buka laporan dari penyuluh-penyuluh pertanian kita. Kita juga buka apa layanan pengaduan kalau ada persoalan di lapangan,” tuturnya.
Wementan Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan penyaluran pupuk berjalan lancar, serta membuka saluran pengaduan bagi petani yang mengalami masalah di lapangan.
