Komitmen Tangani Stunting, Mendukbangga: Setiap Anak Punya Hak untuk Hidup

fin.co.id - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menyatakan komitmennya untuk menangani masalah stunting dengan sangat serius. Ia menegaskan, setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup sehat.

"Kenapa stunting sangat kita perhatikan? Karena mohon maaf, Bapak/Ibu di Indonesia 5 balita yang lahir kira-kira satu stunting. Karena prevalensi kita 21,5," kata Wihaji kepada wartawan di Jakarta, Selasa 31 Desember 2024.

Wihaji mengatakan, konsep keadilan dan masa depan anak. Ia menegaskan, tidak ada anak yang menginginkan lahir dengan kondisi stunting.

"Saya bukan masalah stuntingnya Bapak/Ibu, tapi keadilan. Mesti perhatikan mereka, satu mereka itu bagian dari generasi yang barangkali jadi Pemred, suatu saat jadi pemilik media, suatu saat jadi presiden, enggak ada yang tahu juga kan, itu hati saya," katanya.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) merupakan kementerian yang baru berdiri. Lembaga ini sebelumnya merupakan lembaga yang dikenal dengan nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Maka bukan persoalan jumlah, tapi satu orang kita selamatkan itu membantu, menurut saya bagian dari kewajiban dan hak mereka untuk hidup. Toh mereka juga tidak mau dilahirkan dalam kondisi stunting," tuturnya.

Dia juga menyoroti dua hal utama, pertama soal pengelolaan kependudukan dan pertumbuhan keluarga.

"Ada dua isu saja, isu kependudukan dan isu pembangunan keluarga. Isu kependudukan, poin pentingnya adalah pengendalian penduduk. Terus isu pembangunan keluarga, poin pentingnya adalah kalau bahasa Pak Novian, tentram, bahagia, mandiri," kata Wihaji.

Wihaji menyatakan, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui keluarga dan kependudukan merupakan prioritas utama negara. Dia memberikan gambaran bagaimana data yang dimiliki Kemendikbud dapat menjadi landasan bagi pengembangan sumber daya manusia.

Dengan adanya akses data kelahiran, Kemendikbud dapat memperkirakan berbagai kebutuhan sarana pembangunan kependudukan, termasuk jumlah sekolah yang perlu dibangun dan jumlah lapangan kerja yang harus diciptakan di tahun-tahun mendatang.

"Mau tahun berapapun kita sudah bisa menghitung, sekolah SD berapa yang disiapkan, SMP berapa yang disiapkan, SMA berapa yang disiapkan, pekerjaan apa yang dibutuhkan, perguruan tinggi jurusan apa, ketersediaan atau tersedia jobnya yang disiapkan," imbuhnya.

(Dim)