fin.co.id - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Fauzi Amro, menanggapi sikap inkonsistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait penolakan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang rencananya mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Dia mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sebelumnya disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI, termasuk Fraksi PDIP.
Fauzi mengatakan, penolakan PDIP bertentangan dengan kesepakatan yang telah tercapai dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
"Bahkan, dalam pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit," kata Fauzi dalam konfirmasinya, Minggu 22 Desember 2024.
Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN 12 persen adalah bagian dari reformasi perpajakan untuk memperkuat penerimaan negara dan mendukung konsolidasi fiskal.
Pemerintah juga memberikan pengecualian PPN 0 persen untuk barang dan jasa pokok, yang menunjukkan komitmen untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat.
Barang dan jasa yang akan dikenakan tarif PPN 0 persen mulai 1 Januari 2025 meliputi kebutuhan pokok seperti beras, daging ayam, gula pasir, ikan, telur, dan beberapa bahan pokok lainnya.
Selain itu, sejumlah jasa yang mendukung kesejahteraan masyarakat juga akan dikecualikan dari PPN, antara lain jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, serta energi dasar seperti listrik dan air minum.
Baca Juga
“Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar Masyarakat,” tuturnya.
Fauzi mengingatkan PDIP untuk tetap konsisten dengan keputusan yang telah diambil dan tidak mempermainkan isu ini untuk kepentingan politik jangka pendek.
"Sikap ini seperti 'lempar batu sembunyi tangan' dan berpotensi mempolitisasi isu untuk meraih simpati publik," tegasnya.
Partai Nasdem juga mendorong adanya program kompensasi atau subsidi untuk masyarakat rentan guna meminimalkan dampak kenaikan tarif PPN.
Fauzi memastikan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini dan membuka ruang dialog dengan pemerintah serta pelaku usaha.
"Akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan berkomitmen membuka ruang dialog dengan pemerintah serta pelaku usaha untuk memastikan kebijakan ini," tegasnya.
(Faj)
