Meskipun pemerintah mengklaim bahwa PPN hanya diterapkan pada barang mewah, beberapa pihak menilai kebijakan ini akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan akibat pandemi.
Dolfie juga memberikan saran kepada Pemerintahan Prabowo agar penciptaan lapangan kerja dan perbaikan ekonomi harus menjadi fokus utama jika tarif PPN tetap dinaikkan.
Ia menegaskan bahwa untuk menjaga keberlanjutan kebijakan ini, pemerintah harus memperbaiki kualitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Akhirnya, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Dengan munculnya kontroversi ini, masyarakat kini bertanya-tanya siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
PDIP yang dulu mendukung kebijakan ini kini justru menarik dukungannya, menambah ketegangan di antara partai politik.
Sementara itu, pemerintah Prabowo yang terjebak dalam kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya, tetap berupaya meringankan dampak dari kenaikan tarif tersebut.
Penerapan PPN 12 persen menjadi ujian bagi pemerintah dan DPR untuk bisa mempertahankan kebijakan yang seimbang dan menguntungkan bagi masyarakat, tanpa mengabaikan sektor-sektor yang masih membutuhkan dukungan. (*)
Baca Juga
---
