fin.co.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan, Presiden Prabowo Subianto bakal mendengarkan kritikan terkait dengan kisruh kenaikan Pajak Tambahan Nilai (PPN) 12 persen. Bahkan, dia meyakini, Prabowo beserta para menterinya di Kabinet Merah Putih akan menggodok kembali kebijakan itu sebelum diterapkan.
"Semua pandangan, kritik, saran yang berkembang di masyarakat kami terima sebagai sebuah catatan sebelum presiden mengambil keputusan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 23 Desember 2024.
Dia mengatakan, Prabowo sangat memahami keresahan masyarakat terkait dengan kenaikan PPN tersebut. Dia mengatakan, saat ini Prabowo tengah menimbang semua kritikan sebelum nantinya diumumkan.
"Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan itu semua. Apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan penaikan," katanya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 2021. Dia mengatakan, Prabowo akan mencermati hal itu dengan saksama.
"Undang-undangnya mengantarkan 12 persen naik Januari 2025. Undang-undangnya begitu. Jadi harus dinaikkan, tetapi apakah apa saja yang naik itu nanti akan dipelajari oleh Pemerintah," kata Muzani.
Dia mengatakan, Prabowo beserta jajarannya tengah mendengar dan menyimak kritikan dari masyarakat sebelum akhirnya diputuskan.
Baca Juga
"Kan ada terjadi pandangan dari masyarakat, pandangan-pandangan yang berbeda. Termasuk masukan-masukan Pak Prabowo, pemerintah mendengar, menyimak semua pandangan-pandangan itu dengan saksama. Dan itu akan jadi masukan Pak Presiden, nanti akan disampaikan oleh Presiden atau pemerintah pada waktunya," imbuhnya.
Meski ada perbedaan, dia menilai, itu merupakan hal yang wajar. “Saya kira itu, sebagai sebuah proses demokrasi, adalah sesuatu yang wajar-wajar saja,” ujarnya.
(Ani)
