fin.co.id - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen kian menjadi sorotan tak hanya di kalangan masyarakat, tapi juga di elite partai politik. Bahkan, PPN 12 persen kini menjadi polemik lantaran tidak hanya barang mewah yang terkena dampaknya tapi juga sejumlah objek selain sembako.
Hal itu, terlihat dari saling tuding antara partai penguasa dan oposisi terkait siapa yang menginisiasi kebijakan tersebut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini menjadi sasaran serangan, seiring dengan munculnya spekulasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan ini.
Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli mengatakan, seharusnya perdebatan mengenai siapa yang menginisiasi kenaikan PPN tidak menjadi fokus utama.
"Saya kira jangan saling menyalahkan, siapa inisiator tentang kenaikan PPN 12 persen tersebut," ujar Lili Romli saat dimintai komentarnya mengenaik saling tuding soal PPN 12 persen, Senin 23 Desember 2024.
Lebih lanjut, Romli mengingatkan, perhatian seharusnya difokuskan pada dampak kebijakan ini terhadap masyarakat. Terutama, kata dia, dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit.
"Tapi dampak dari kenaikan tersebut bagi masyarakat, memberatkan atau tidak dalam situasi kondisi ekonomi saat ini," katanya.
Menurutnya, masyarakat berpotensi terbebani dengan kenaikan PPN 12 persen yang dapat mempengaruhi daya beli dan memperburuk inflasi.
Baca Juga
"Masyarakat terbebani tidak dengan naiknya PPN 12 persen tersebut. Bagaimana dengan daya beli masyarakat nanti. Begitu juga dengan inflasi," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Fauzi Amro merespons sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan kebijakan kenaikan PPN 12 persen yang rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sebelumnya disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI, termasuk Fraksi PDIP.
Fauzi mengatakan, penolakan PDIP bertentangan dengan kesepakatan yang telah tercapai dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
"Bahkan, dalam pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit," katanya, Minggu 22 Desember 2024.
(Faj)
