Sedangkan ia menyoroti adanya lembaga finansial milik negara yang jelas legal bisa diberdayakan untuk akses perkreditan kepada masyarakat.
"Sementara ada banyak lembaga finansial milik negara yang sebetulnya bisa digunakan, dioptimalkan untuk memberikan akses perkreditan kepada masyarakat."
Dalam hal ini, tak ketinggalan perlunya literasi digital dan kemudahan akses pinjaman yang memungkinkan rakyat-rakyat kecil bisa mencukupi kebutuhannya.
"Artinya harus ada juga pendidikan, termasuk digital literacy, termasuk kemudahan akses pinjaman yang memungkinkan rakyat-rakyat kecil ini bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya. Jadi itu mesti diselesaikan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan juga aparat penegak hukum, institusi lain yang itu kompeten dan juga relevan untuk memencahkan persoalan itu," pungkasnya. (Anisha/dsw)
