fin.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berupaya mencari solusi untuk memperluas akses perumahan bagi masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.
Dalam diskusi dengan Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) Ananta Wiyogo pada Jumat, 13 Desember 2024 kemarin, Menteri PKP, Maruarar Sirait, meminta agar PT. SMF membantu menyusun skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji namun memiliki kemampuan membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Ara, demikian Maruarar Sirait disebut, menyadari adanya kesenjangan besar antara masyarakat yang bekerja di sektor informal dan akses mereka terhadap pembiayaan perumahan.
"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak memiliki slip gaji, namun mereka memiliki kemampuan membayar KPR. Ini adalah potensi yang harus dimanfaatkan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri Ara dalam pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.
Masalah utama yang dihadapi pekerja informal adalah ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan administrasi yang biasanya diperlukan oleh bank atau lembaga keuangan dalam pengajuan KPR, salah satunya adalah slip gaji. Padahal, banyak dari mereka yang memiliki pendapatan tetap dan dapat membayar angsuran per bulan.
“Di lapangan, banyak masyarakat yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup, seperti pedagang sayuran, yang akhirnya bisa memiliki rumah subsidi berkat kebijakan KPR. Namun, keterbatasan anggaran APBN mengharuskan kita untuk mencari terobosan pembiayaan alternatif,” tambah Menteri Ara.
Dalam upaya mencari solusi yang lebih inklusif, Menteri PKP juga akan mengadakan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai pihak swasta, termasuk sektor pasar modal, untuk membahas pola pembiayaan yang lebih tepat.
Baca Juga
Diskusi ini bertujuan untuk membuka akses perumahan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama yang tidak terjangkau oleh skema KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Dukungan PT. SMF dalam Program 3 Juta Rumah
Diskusi tentang penyediaan 3 juta rumah rakyat di Kantor Kementerian PKP, JUmat, 13 Desember 2024. (Dok Kompu PKP)
Direktur Utama PT. SMF, Ananta Wiyogo, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan ini.
SMF, yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan, memiliki peran penting dalam mendukung likuiditas lembaga keuangan agar dapat menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat.
Menurut Ananta, SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dari pemerintah, siap mendukung apabila ada skema pembiayaan baru yang mampu menjangkau masyarakat lebih luas.
